2 hours ago
6
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Sidkon Djampi.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Sidkon Djampi menegaskan, setiap kebijakan pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) tidak boleh mengabaikan dampak sosial yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur, termasuk proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Sidkon menilai, pembangunan sarana transportasi publik memang penting untuk meningkatkan mobilitas dan pelayanan kepada masyarakat luas. Namun, proses pelaksanaannya harus tetap mengedepankan asas keadilan serta keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang terdampak langsung, seperti para pedagang kecil.
“Pelayanan publik pada hakikatnya bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat. Karena itu, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan,” ujar Sidkon, Jumat (6/2/2026).
Ia menyoroti kondisi sejumlah pedagang yang akan terdampak akibat penataan kawasan dan pembangunan BRT. Menurut Sidkon, para pedagang tersebut tidak boleh dibiarkan kehilangan mata pencaharian tanpa adanya solusi yang manusiawi dan berkeadilan.
Sidkon meminta pemda bersama instansi terkait menyiapkan skema relokasi yang layak bagi para pedagang terdampak. Relokasi, kata dia, harus mempertimbangkan aspek kelangsungan usaha, akses pengunjung, serta kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat.
“Relokasi bukan sekadar memindahkan, tetapi memastikan tempat yang disediakan benar-benar layak dan mampu mendukung aktivitas ekonomi pedagang. Jangan sampai pembangunan justru meminggirkan rakyat kecil,” tegasnya.
Dirinya menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat terdampak. Ia mendorong adanya dialog yang konstruktif agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Sidkon berharap, pembangunan transportasi publik di Jawa Barat dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. “Pemerintah daerah harus hadir, melayani, dan melindungi rakyatnya. Itulah esensi pelayanan publik,” tutup Sidkon.
