17 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebutuhan belanja negara akan terus meningkat, sementara penerimaan negara tidak boleh tertinggal. Ia mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan global yang kompleks dan berkelanjutan.
“Kebutuhan negara tidak pernah turun. Dilihat dari sosial, ekonomi, politik, keamanan, belanja negara akan terus meningkat,” ujar Sri Mulyani saat memberikan arahan dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat pada Unit Organisasi Non-Eselon Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (13/6/2025) sore.
Ia merinci bahwa peningkatan belanja mencakup berbagai sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, infrastruktur, pertanian, energi, hingga keamanan dan reformasi sistem hukum. Seluruh agenda pembangunan itu, tegasnya, memerlukan dukungan penerimaan negara yang kuat.
“APBN selalu menjadi instrumen penting dan andalan karena lingkungan, baik ekonomi maupun politik, tidak sepenuhnya bisa kita kontrol,” ujarnya.
Sri Mulyani menyoroti kondisi global yang kian tidak stabil. Hubungan antarnegara semakin renggang akibat persaingan geopolitik, yang memicu fragmentasi ekonomi global dan berdampak langsung pada harga komoditas, pertumbuhan ekonomi, serta regulasi ekspor-impor.
“Dunia penuh dengan ketegangan. Persaingan geopolitik menimbulkan fragmentasi ekonomi yang berdampak luar biasa,” katanya.
Ia bahkan membandingkan situasi saat ini dengan krisis ekonomi global pada awal 1930-an. Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan ketahanan fiskal dan pengelolaan keuangan negara yang profesional serta berintegritas.
“Seluruh cita-cita dan tujuan baik memerlukan keuangan negara yang dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menaruh harapan besar kepada pejabat eselon II Kementerian Keuangan, terutama pada unit-unit penerimaan seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Prioritas utama Anda semua adalah mencapai target penerimaan negara yang memadai,” tegasnya.
Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak untuk mempercepat reformasi sistem administrasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. “Perbaiki core tax system yang sedang dibangun. Pastikan sistem itu dapat melayani wajib pajak dengan mudah dan akuntabel, sekaligus mampu mendukung pengumpulan penerimaan yang efisien dan adil,” ujarnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diingatkan untuk siap menghadapi tantangan baru dalam perdagangan global yang kini semakin dipolitisasi. “Perdagangan internasional kini menjadi alat kompetisi, bahkan konfrontasi. Kita harus mampu mengantisipasi tantangan itu,” kata Sri Mulyani.
Ia juga menggarisbawahi meningkatnya ekspektasi publik terhadap kinerja institusi perpajakan dan kepabeanan. Dalam era keterbukaan, masyarakat akan terus menyuarakan aspirasi mereka dan menagih pelayanan yang layak dari negara.
“Ini era transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus mampu merespons dengan terampil dan cerdas,” pungkasnya.
