3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan arah kebijakan fiskal dan pembangunan yang semakin berpihak kepada daerah. Menurutnya, pola baru distribusi anggaran yang digagas pemerintah menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Arsitektur kebijakan fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang makin kuat kepada daerah. Pemerintah mengarahkan agar anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke daerah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil di Jakarta, Ahad (20/10).
Tamsil menyebut, pergeseran alokasi anggaran ini menjadi langkah strategis untuk memastikan manfaat program nasional langsung menyentuh masyarakat di lapisan bawah. Ia mencontohkan sektor pertanian yang menunjukkan tren positif melalui kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) selama setahun terakhir.
“Data resmi BPS menunjukkan peningkatan NTP sebagai bukti kinerja fiskal yang efektif. Artinya, kebijakan di sektor pertanian yang digawangi Menteri Pertanian Amran Sulaiman berhasil menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” katanya.
Selain itu, Tamsil menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai terobosan fiskal yang bukan hanya bersifat konsumtif, melainkan juga menciptakan rantai ekonomi baru di daerah. Program tersebut, menurutnya, melibatkan petani, koperasi pangan, dan pelaku UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku.
“Program MBG telah menjadi instrumen fiskal yang menumbuhkan ekonomi daerah. Ia bukan sekadar memberi makan, tetapi memberi hidup bagi ekonomi lokal,” ucapnya.
Tamsil yang dikenal sebagai maestro anggaran itu menilai arsitektur fiskal pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan ideologi pembangunan nasional yang pro-rakyat, dengan fokus mengembalikan energi pembangunan ke daerah. Fokus belanja negara kini diarahkan pada program dengan daya dorong langsung seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, dan program sosial yang manfaatnya terukur.
“Kebijakan fiskal memberi energi yang lebih besar memompa denyut ekonomi daerah. Ini harus dipandang sebagai perubahan paradigma pembangunan nasional,” tuturnya.
Meski demikian, Tamsil mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di daerah. Ia menegaskan, tanpa tata kelola yang baik, keberpihakan fiskal bisa kehilangan dampak nyata bagi masyarakat.
“DPD RI akan terus mengawal agar dana besar yang digelontorkan ke daerah benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Kami mendorong agar daerah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.
Ia juga menilai pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan daerah. Arah pembangunan nasional yang berpihak pada daerah, katanya, perlu didukung oleh reformasi birokrasi serta peningkatan kapasitas aparatur agar program dapat dieksekusi dengan efektif.
Tamsil menilai kekhawatiran sebagian pihak terhadap percepatan implementasi program nasional tidak sepenuhnya tepat. Justru, langkah ini membuka ruang inovasi bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan baru yang kreatif tanpa membebani rakyat.
“Ini ruang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kapasitas serta kredibilitasnya dalam mengelola anggaran dan potensi daerah secara lebih produktif,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan mekanisme reward bagi daerah dengan kinerja fiskal yang baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Tamsil, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan visi besar dalam membangun paradigma fiskal baru yang tidak berhenti di level kementerian.
“Presiden Prabowo jelas mengusung semangat membangun Indonesia dari pinggiran seperti tertuang dalam Asta Cita, tapi dengan daya eksekusi yang lebih kuat dibandingkan era sebelumnya. Dalam satu tahun, fondasinya sudah mulai terbentuk. Tugas kita adalah memastikan keberlanjutan dan pengawasan,” ujarnya.
Ia menutup dengan penegasan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap daerah bukan sekadar retorika politik, tetapi telah terukur melalui struktur anggaran yang berpihak pada pemerataan.
“Ini bukan sekadar wacana keberpihakan, tetapi kebijakan nyata yang dapat kita ukur. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dialirkan ke daerah benar-benar sampai ke rakyat,” pungkas Tamsil.
