1 day ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Harapan menjadikan kawasan Butomgede yang meliputi wilayah Buahdua, Ujungjaya, Tomo, dan Jatigede sebagai pusat pertumbuhan industri baru di Jawa Barat kembali digaungkan.
Dalam sebuah forum sosialisasi Peraturan Daerah tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha yang digelar di Kecamatan Darmaraja Sumedang, Jumat (30/5/25), anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik Nurrohim, menekankan pentingnya langkah cepat dan terukur agar Sumedang tidak tertinggal dari daerah lain dalam koridor Rebana.
Di hadapan para tokoh masyarakat, pelaku usaha, perangkat desa, hingga unsur kepemudaan, Taufik menyampaikan bahwa hambatan besar masuknya investasi ke Sumedang salah satunya terletak pada tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku saat ini.
Dibandingkan kabupaten tetangga seperti Majalengka atau Indramayu, Sumedang memiliki UMK yang cukup tinggi. Situasi ini, menurutnya, membuat investo khususnya di sektor padat karya berpikir ulang untuk menanamkan modal.
“Kalau kita punya lahan luas, tapi upahnya tidak kompetitif, maka industri sulit masuk. Kita harus realistis melihat kebutuhan pasar, tanpa melupakan perlindungan bagi tenaga kerja lokal,” ujar Taufik secara tertulis kepada wartawan.
Sebagai solusi, Taufik mengusulkan agar diterapkan skema upah berbasis zonasi khusus untuk kawasan industri seperti Butomgede. Skema ini memungkinkan adanya fleksibilitas upah yang disesuaikan dengan kebutuhan investasi, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.
Menurutnya, pendekatan zonasi ini bisa mendorong daya saing Sumedang dalam menarik investor, tanpa harus mengorbankan martabat buruh lokal.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal yang konkret kepada investor, terutama mereka yang benar-benar produktif dan menyerap tenaga kerja lokal. Misalnya dengan memberikan keringanan terhadap pajak daerah, retribusi, dan beban biaya lain yang selama ini dianggap memberatkan.
Tak hanya soal kebijakan ekonomi, Taufik juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan Butomgede.
Jalan-jalan penghubung ke tol Cisumdawu, jaringan listrik khusus industri, serta ketersediaan air bersih harus segera dirampungkan. Ia menargetkan, infrastruktur dasar itu sudah harus siap sebelum tahun 2026 agar kawasan ini benar-benar layak jual di mata investor.
Aspek sumber daya manusia pun tidak luput dari perhatian. Ia menilai, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi, hingga pesantren dapat dilibatkan untuk melahirkan tenaga kerja yang siap bersaing. “Kita tidak ingin warga lokal hanya jadi penonton. Mereka harus jadi pelaku utama dalam transformasi ekonomi ini,” katanya.
Di sisi lain, pendekatan sosial dalam pengelolaan lahan juga dianggap penting. Pemerintah daerah, kata Taufik, harus hadir dalam proses konsolidasi lahan,bukan hanya sebagai fasilitator administratif, tapi juga sebagai penjamin keadilan dan transparansi.
Ia menegaskan proses pembebasan lahan tidak boleh menimbulkan konflik, melainkan harus dibangun melalui dialog dan kepercayaan. Dalam forum tersebut, Taufik juga menyampaikan kritik yang cukup tegas kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menunggu investor datang, tapi harus secara aktif menyiapkan segala kebutuhan dasar, mulai dari legalitas lahan, pembentukan tim lintas dinas, hingga pelayanan perizinan yang cepat dan bebas pungutan liar.
“Perda sudah kita sahkan, tapi pekerjaan sesungguhnya adalah implementasi. Jangan sampai Butomgede hanya jadi slogan di baliho, tapi tidak punya daya tarik nyata di mata dunia usaha,” tegasnya.
Sebagai penutup, Taufik menyampaikan komitmen DPRD Jawa Barat terus mengawal agar arus investasi yang masuk ke daerah tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia berharap, investasi di Sumedang kelak membuka peluang bagi pelaku usaha kecil, pesantren, dan anak-anak muda yang sedang mencari masa depan.
“Butomgede bisa menjadi kebanggaan baru Sumedang jika kita berani berubah. Kecepatan, keadilan, dan keberpihakan adalah kunci. Dan kami di DPRD siap untuk mengawalnya,” pungkasnya.
