‘’Teka-Teki’’ Produksi Beras 2026

Oleh: Entang Sastraatmadja, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- "Teka-teki" adalah pernyataan atau pertanyaan dengan makna ganda yang menguji pengetahuan, logika, atau kreativitas, seringkali dalam bentuk yang lucu atau menantang.

Misalnya, teka-teki matematika (banyak kunci tapi tak bisa buka pintu), teka-teki bahasa (panda apa yang bikin senang?), atau teka-teki visual (lilin yang dibawa ke ruang gelap lalu dibakar). Teka-teki juga bisa berupa masalah misterius yang belum terpecahkan.

Selanjutnya, apa sebetulnya yang disebut dengan" Teka-teki produksi beras 2026" ? Jawabannya boleh jadi merujuk pada target produksi beras Indonesia tahun 2026, yaitu 33,8 juta ton, seperti yang diungkapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Target ini merupakan peningkatan dari produksi beras tahun sebelumnya, yaitu 32 juta ton pada 2025. Namun, perlu diingat "teka-teki produksi beras 2026" juga bisa merujuk pada teka-teki atau pertanyaan terkait produksi beras.

Sekadar mengingatkan, capaian produksi beras 2025, terbukti jauh di atas target yang ditetapkan. Mengacu proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras 2025 tercatat 34,7 jura ton. Capaian ini lebih tinggi sekitar 2,7 juta ton ketimbang target 32 juta ton.

Padahal, kalau kita amati dengan seksama, produksi beras 2024 dilaporkan BPS sekitar 30,34 juta ton. Angka ini menurun 757,13 ribu ton atau 2,43 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 31,10 juta ton.

Hanya, ada juga data yang menyebutkan produksi beras 2024 mencapai 30,62 juta ton, dengan penurunan 480,04 ribu ton atau 1,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini disebabkan beberapa faktor, termasuk dampak El Nino pada semester II 2023 yang menyebabkan mundurnya musim tanam.

Namun, pemerintah tetap optimistis produksi beras akan terus membaik dengan upaya peningkatan produksi melalui pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang cukup. Optimisme pemerintah yang demikian, ujung-ujungnya memberi bukti di 2025.

Dengan menggenjot produksi beras setinggi-tingginya menuju swasembada, dibarengi kerja cerdas dan kerja keras segenap komponen stakeholders perberasan, di penghujung 2025, tepatnya per 31 Desember 2025, Presiden Peabowo mengumumkan kisah sukses Indonesia mampu meraih swasembada beras.

Pencapaian ini betul-betul sangat membanggakan sehingga mampu membangun citra Indonesia memang pantas disebut "raja beras" di lingkup negara-negara ASEAN. Pertanyaan kritisnya, bagaimana dengan produksi beras secara nasional 2026 ini?

Apakah swasembada beras yang dicapai pada 2025 bisa dijaga dan dilestarikan, sehingga pada 2026, Indonesia masih berhak menyandang atribut negeri yang berswasembada beras ?

Selain itu, mampukah Indonesia menjadi bangsa yang berhasil mewujudkan swasembada beras berkelanjutan, sekaligus memupus sifat swasembada beras "on trend"? Berbagai pertanyaan ini, tentu perlu dijawab.

Jawabannya tidak lagi bernada pesimistis, tapi harus disemangati secara optimistis. Salah satu langkah yang perlu tetap ditempuh adalah apa yang telah digarap pada 2025, tetap harus dijadikan acuan dasar dalam meningkatkan produksi beras pada 2026.

Masalahnya, apakah pemerintah masih serius tetap menjadikan swasembada beras sebagai prioriras dalam mencapai swasemvada pangan atau bergeser ke komoditas bahan pangan lain yang belum swasembada? Pilihan yang sulit, jika ingin memuaskan semua pihak.

Jujur diakui, upaya mewujudkan swasembada beras berkelanjuran dalam suasana kekinian, akan dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan. Tantangan utama mewujudkan swasembada beras 2026 di Indonesia meliputi beberapa aspek.

Di antaranya, perubahan Iklim. Perubahan cuaca ekstrem dan tak terduga bisa memengaruhi produksi beras. Bisa juga perlu penyempurnaan manajemen air. Efisiensi penggunaan air dan infrastruktur irigasi yang memadai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas lahan.

Kemudian penerapan teknologi dan infrastruktur: Dukungan teknologi modern dan infrastruktur pertanian yang memadai diperlukan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi. Lalu, ketersediaan lahan.

Luas lahan pertanian yang terbatas dan persaingan dengan kebutuhan lain seperti permukiman dan industri. Penting juga soal regenerasi petani. Kurangnya minat generasi muda menjadi petani dan kurangnya insentif yang kompetitif.

Bahkan jangan dilupakan, masalah stabilitas harga dan distribusi. Menjaga stabilitas harga dan distribusi beras yang efektif untuk memastikan ketersediaan pangan. Beragam tantangan tersebut, tentu memerlukan jalan keluarnya.

Problemnya menjadi semakin rumit, manakala dikaitkan dengan pandangan yang menyatakan "mempertahankan sebuah keberhasilan, cenderung akan lebih sulit dibandingkan ketika meraihnya".

Itu sebabnya, mengapa swasembada beras yang kita capai tahun 1984 dan 2023, selalu sulit dilestarikan. Kita telah terjebak dalam swasembada beras on trend. Namun, dengan strategi yang tepat, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, serta dukungan pemerintah, Indonesia optimistis dapat mencapai swasembada beras 2026 .

Hasrat untuk mewujudkan swasembada beras 2026, kelihatannya perlu tetap dijadikan kebijakan prioritas yang kaitannya tidak lepas dari pencapaian swasembada pangan.

Pemerintah memang tak diharamkan mengejar swasembada komoditas pangan lain seperti jagung, kedele, daging sapi, gula, bawang putih dan lain sebagainya, tapi yang namanya pelestarian swasembada beras, juga wajib hukumnya untuk diutamakan.

Menelantarkan swasembada beras adalah sikap yang sangat keliru, kalau kita ingin mewujudkan swasembada pangan.

Kata kunci, mampu atau tidaknya, bangsa ini mempertahankan capaian swasembada beras 2025, pada dasarnya akan sangat ditentukan pelaksanaan panen raya padi bulan Februari-Maret 2926 ini.

Saat panen raya itulah kita akan dapat memastikan, apakah swasembada beras berkelanjutan itu dapat diwujudkan atau tidak.

Itu sebabnya, panen raya padi nanti, persiapannya perlu ditempuh secara matang, dengan tetap mengedepankan sinergitas dan kolaborasi diantara para pemangku kepentingan sektor perberasan.

Untuk menciptakan keberhasilan panen raya padi Februari-Maret 2026, pemerintah sendiri, sepertinya telah menyiapkan beberapa strategi, antara lain :

Pertama, meningkatkan serapan gabah dan beras. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) dan Perum Bulog akan meningkatkan serapan gabah dan beras petani dengan harga yang kompetitif, yaitu Rp 6.500 per kilogram.

Kedua, mengoptimalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP. Pemerintah memastikan stok CBP memadai untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

Ketiga, Gerakan Pangan Murah (GPM). Program GPM akan difokuskan di wilayah dengan kuantum panen rendah untuk menjaga stabilitas harga. Keempat mendukung infrastruktur pertanian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, misalnya, berkomitmen meningkatkan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas sektor, dan manajemen yang baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Kelima, Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Pemerintah telah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk melindungi petani.

Penting dipertimbangkan pula, beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan panen raya padi adalah:

Pertama cuaca. Cuaca yang baik sangat penting untuk meningkatkan produksi padi. Kedua, luas tanam. Penambahan luas tanam dapat meningkatkan produksi padi. Ketiga, produktivitas. Peningkatan produktivitas juga sangat penting untuk meningkatkan produksi padi.

Keempat, penyuluhan pertanian berkualitas. Keberadaan para Penyuluh Pertanian diyakini akan turut mendukung keberhasilan panen raya padi 2026. Dengan strategi dan faktor-faktor tersebut, diharapkan panen raya padi Februari-April 2026 berjalan sukses.

Andaikan panen raya ini sukses, kita boleh optimistis, swasembada beras 2026 akan terwujud. Namun, jika produksi beras hasil panen raya tidak sesuai target, tentu perlu dicari langkah lain dengan memanfaatkan waktu yang tersisa. Tetap optimistis!