1 hour ago
3
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, berdialog langsung dengan masyarakat setempat saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi tambang nikel PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Sabtu (7/6/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bahlil secara aktif mendengarkan dan menerima aspirasi yang disampaikan oleh warga setempat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memaparkan hasil audit lingkungan terhadap operasional PT Gag Nikel di Raja Ampat. Audit tersebut menempatkan perusahaan pada kategori perbaikan Persetujuan Lingkungan, sekaligus memastikan kegiatan pertambangan tetap berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan regulator.
Kementerian Lingkungan Hidup telah menerima laporan audit lingkungan yang dilakukan auditor independen dengan pendampingan KemenLH dan akademisi. Hasil audit ditindaklanjuti melalui pengenaan sanksi denda serta rekomendasi perubahan mendasar terhadap Persetujuan Lingkungan PT Gag Nikel.
“Persetujuan Lingkungannya kita rombak mengikuti rekomendasi auditor. Audit dilakukan independen, tetap kami dampingi bersama akademisi yang ditunjuk, tidak dilepas begitu saja,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (7/2/2026).
Hanif menjelaskan proses audit lingkungan dilakukan tanpa penghentian total kegiatan pertambangan. Langkah tersebut merujuk pada dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh regulator dan menjadi dasar pengawasan operasional di lapangan.
Dalam dokumen lingkungan, KemenLH mencatat terdapat tiga kemungkinan hasil audit. Opsi pertama berupa perbaikan Persetujuan Lingkungan, opsi kedua perubahan metodologi pengelolaan, sedangkan opsi ketiga berujung pada pencabutan izin.
“PT Gag Nikel berada pada posisi pertama, memperbaiki dan meningkatkan Persetujuan Lingkungannya,” tutur Hanif.
Ia menyampaikan pengawasan terhadap operasional tambang akan diperketat. Pemantauan rutin dilakukan setiap triwulan oleh pengawas lingkungan independen guna memastikan seluruh rekomendasi audit dijalankan secara konsisten.
PT Gag Nikel sebelumnya masuk dalam daftar 13 perusahaan yang dapat melanjutkan kontrak karya pertambangan di kawasan hutan hingga izin atau perjanjiannya berakhir, merujuk Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004. Pemerintah menempatkan hasil audit lingkungan sebagai pijakan pengendalian aktivitas tambang agar sejalan dengan perlindungan ekosistem Raja Ampat.
