2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membentuk lima kelompok kerja (pokja) untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. Pembentukan pokja dinilai krusial guna menyelesaikan berbagai persoalan lintas kementerian/lembaga (K/L), terutama di tengah kenaikan permintaan bahan pangan akibat beroperasinya ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Pembentukan pokja-pokja ini sangat penting agar kita dapat segera menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program MBG secara lintas kementerian/lembaga,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi, Nanik Sudaryati Deyang melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/11/2025).
Rapat Pelaksana Harian Tim Koordinasi digelar di kantor BGN. Rapat dihadiri perwakilan tiga kementerian koordinator dan 13 kementerian/lembaga (K/L) dalam Kabinet Merah Putih yang menjadi anggota Tim Koordinasi. “Kami sengaja mengundang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ke kantor BGN yang masih sangat sederhana ini. Semoga tim kita ke depan semakin solid,” katanya.
Nanik memaparkan pentingnya pembentukan pokja, terutama Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan. Dengan beroperasinya 14.773 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai pelosok tanah air, konsumsi bahan pangan terus meningkat. Saat ini satu SPPG harus membeli bahan pangan untuk kebutuhan 3.000 hingga 3.500 penerima manfaat MBG setiap hari. “Karena permintaan terus meningkat, harga sayuran, telur, dan daging ayam mulai naik dan dapat memicu inflasi pangan,” ujarnya.
Selain permintaan bahan baku pangan untuk MBG yang meningkat, bulan depan juga memasuki musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada musim libur Nataru, permintaan bahan baku pangan biasanya meningkat. Begitu pula saat bulan Ramadhan dan Idulfitri tahun depan. Nanik berharap Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan dapat mengantisipasi persoalan ini agar inflasi tetap terkendali, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal, Ramadan, dan Idulfitri dengan tenang.
Sejumlah langkah strategis telah disiapkan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), misalnya, menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia. Anggaran ini bertujuan memastikan kebutuhan daging ayam dan telur untuk program MBG terpenuhi. “Pembangunan akan dimulai pada Januari 2026 dan merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyejahterakan peternak dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Nanik.
Karena program peternakan terintegrasi masih memerlukan waktu untuk diterapkan, beberapa langkah antisipasi pun dilakukan. Misalnya dengan menggandeng TNI dan Kementerian Koperasi. Nanik juga telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ia meminta Kemendagri menginstruksikan pemerintah daerah agar menerbitkan peraturan daerah. “Perda-perda ini untuk menggerakkan pemanfaatan lahan kosong guna menanam sayuran, makanan pokok, buah-buahan, dan peternakan,” ujarnya.
Untuk mengatasi lonjakan kebutuhan telur dan daging ayam, Nanik juga meminta Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, agar menjelang Desember menginstruksikan pengurangan konsumsi telur dan ayam di SPPG-SPPG melalui diversifikasi bahan pangan protein lainnya pada hidangan MBG yang disiapkan. “Misalnya untuk sementara telur atau ayam diganti dengan ikan,” kata Nanik.
Agar dapat menjangkau kementerian/lembaga yang tidak tergabung dalam Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan diketuai oleh anggota Tim Pelaksana Harian dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). “Nanti dari kami (Kemenko Pangan) akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan lainnya,” kata Sesmenko Pangan, Kasan, yang juga Sekretaris Tim Koordinasi.
