19 hours ago
2
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uni Eropa tengah menyiapkan langkah balasan atas keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif 20 persen terhadap barang-barang asal Eropa. Hal itu dikatakan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Kamis (3/4/2025) menanggapi pernyataan Trump.
"Kami siap merespons. Kami sedang merampungkan paket pertama langkah balasan terhadap tarif baja, dan kini kami tengah menyiapkan langkah lebih lanjut untuk melindungi kepentingan serta bisnis kami jika negosiasi gagal," ujar von der Leyen dalam konferensi pers di Samarkand.
Ia menambahkan bahwa Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Sefcovic, terus menjalin komunikasi dengan mitra Amerika.
Pada Rabu, Trump mengumumkan penerapan tarif timbal balik atas impor dari berbagai negara. Tarif dasar yang dikenakan adalah 10 persen, namun Trump menyatakan bahwa AS akan membebankan tarif sekitar setengah dari yang dikenakan negara-negara lain terhadap barang asal Amerika.
Kemudian, Gedung Putih mengumumkan bahwa AS akan mulai menerapkan tarif 10 persen untuk semua impor asing pada 5 April 2025, sementara tarif yang lebih tinggi bagi negara-negara dengan defisit perdagangan terbesar dengan AS akan berlaku mulai 9 April 2025.
Sementara itu, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengatakan tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat akan mengubah perdagangan global secara fundamental dan berdampak negatif pada perekonomian AS sendiri.
"Presiden Trump baru saja mengumumkan serangkaian kebijakan yang akan secara mendasar mengubah sistem perdagangan internasional," ujar Carney kepada wartawan pada Rabu (2/4) malam.
Carney meyakini bahwa dampak dari tarif baru ini akan semakin buruk seiring waktu dan justru merugikan Amerika Serikat sendiri.
"Jadi, kita berada dalam situasi di mana kebijakan ini akan berdampak pada perekonomian AS, dan menurut penilaian kami, dampaknya akan semakin besar seiring waktu serta bersifat negatif bagi ekonomi AS," kata Carney.
"Kebijakan itu juga akan berdampak pada Kanada, dan serangkaian langkah tersebut akan langsung memengaruhi jutaan warga Kanada," jelas perdana menteri.
sumber : Antara
