3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati menyampaikan pariwisata ramah muslim merupakan strategi nasional untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Menurut dia, pendekatan tersebut tidak semata menjadi agenda sektoral Kementerian Pariwisata.
Ni Luh menjelaskan, pengembangan pariwisata ramah muslim dirancang sejalan dengan karakter Indonesia yang majemuk dan inklusif. Pendekatan ini diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat ekonomi nasional, mendorong investasi berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Pariwisata ramah muslim itu bukan agenda Kemenpar, bukan agenda sektoral, tapi strategi nasional untuk memperkuat ekonomi nasional, mendorong investasi berkualitas, dan meningkatkan daya saing Indonesia secara global,” kata Ni Luh Puspa, sapaan akrabnya, dalam acara Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan, sektor pariwisata tidak lagi hanya mengejar jumlah kunjungan dan devisa. Arah pembangunan kini difokuskan pada kualitas pengalaman wisata serta dampak ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Penekanannya mencakup mutu layanan, pemerataan manfaat, dan prinsip inklusivitas.
Dalam kerangka tersebut, layanan ramah muslim ditempatkan sebagai bagian dari penguatan daya saing destinasi di tengah perubahan struktur pasar dan preferensi wisatawan global. Konsep ini mencakup penambahan layanan pada aspek amenitas, atraksi, dan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.
“Layanan ramah muslim ini tidak berarti mengubah karakter destinasi. Kita sama sekali tidak mengubah local wisdom. Kita perkuat destinasi dengan meningkatkan standar layanan yang ramah terhadap Muslim traveler,” ujarnya.
Ni Luh merinci, pengembangan pariwisata ramah muslim meliputi penyediaan fasilitas ibadah, produk makanan halal, panduan dan paket wisata ramah muslim, serta pemandu wisata yang kompeten. Seluruh layanan tersebut dirancang sebagai nilai tambah destinasi tanpa menggeser tradisi dan budaya lokal.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat populasi muslim dunia pada 2025 mencapai 2,19 miliar jiwa atau sekitar 26 persen populasi global dan diproyeksikan meningkat menjadi 2,5 miliar jiwa pada 2035. Sekitar 70 persen populasi muslim dunia berusia di bawah 40 tahun, menjadikan segmen ini sebagai penggerak utama pasar wisata masa depan.
Ni Luh Puspa mengungkapkan, profil wisatawan muslim juga mengalami pergeseran. Perjalanan wisata kini cenderung lebih mandiri, berkesadaran, dan berorientasi pada pengalaman bermakna. Wisatawan muslim semakin memperhatikan aspek keamanan, keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan komunitas lokal, hingga pengalaman digital detox yang selaras dengan nilai keimanan.
“Wisatawan muslim masa kini menginginkan pengalaman yang lebih personal, lebih inklusif, dan lebih bermakna,” katanya.
Ia menilai potensi ekonomi segmen tersebut sangat besar. Global Muslim Travel Index memproyeksikan jumlah wisatawan muslim mencapai 186 juta orang pada 2025 dan meningkat menjadi 245 juta wisatawan pada 2030, dengan total belanja diperkirakan menembus 235 miliar dolar AS. Indonesia didorong tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pusat industri pariwisata ramah muslim global.
Indonesia memiliki modal kuat dengan kontribusi 11,3 persen populasi muslim dunia dan 86 persen populasi muslim ASEAN. Sebanyak 19 provinsi tercatat memiliki populasi muslim di atas 90 persen, membuka ruang luas bagi pengembangan destinasi dan layanan pariwisata ramah muslim yang terintegrasi.
Untuk memperkuat implementasi kebijakan, Kementerian Pariwisata menyusun pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim bersama Bappenas dan Bank Indonesia. Penguatan ekosistem industri dilakukan agar hotel, restoran, biro perjalanan, dan destinasi mampu memenuhi kebutuhan wisatawan muslim secara profesional dan berkelanjutan.
Kemenpar juga meluncurkan Indonesia Muslim Travel Index 2025 bersama Bank Indonesia, NHI Halal Tourism Center, dan CrescentRating sebagai alat ukur kesiapan provinsi yang selaras dengan standar global. Sebanyak 15 provinsi ditetapkan sebagai unggulan destinasi ramah muslim, di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Kolaborasi lintas sektor diperkuat melalui sinergi dengan BPJPH dalam percepatan sertifikasi halal di desa wisata. Hingga 2025, sebanyak 14.694 sertifikat halal telah diterbitkan di 6.000 desa wisata pada 33 provinsi. Program tersebut berlanjut pada 2026 untuk mendorong pemerataan ekonomi berbasis destinasi.
