2 hours ago
2
Sebanyak 2,89 juta pekerja bergaji rendah telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan total nilai Rp 1,73 triliun melalui Bank Mandiri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 2,89 juta pekerja bergaji rendah telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan total nilai Rp 1,73 triliun melalui Bank Mandiri. Bantuan langsung tunai ini disalurkan pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat dan menjaga roda ekonomi rumah tangga tetap berputar.
Setiap penerima mendapatkan BSU sebesar Rp 600 ribu sekaligus untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025. Program ini menjadi salah satu dari lima stimulus ekonomi nasional tahun ini, bersama bantuan sosial, diskon transportasi dan tol, serta insentif jaminan ketenagakerjaan.
“Melalui sinergi ini, kami meyakini bahwa BSU berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi rumah tangga. Harapannya, dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara bijak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, Selasa (8/7/2025).
Penyaluran dilakukan langsung ke rekening penerima tanpa potongan, dengan memanfaatkan layanan digital Livin’ by Mandiri untuk mempercepat distribusi dan mempermudah transaksi.
Adapun kriteria penerima BSU tahun ini tetap ketat. Hanya pekerja berstatus WNI, aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025, dan bergaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan atau sesuai upah minimum daerah yang berhak menerima.
Aparatur sipil negara, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk dalam daftar penerima. BSU juga diprioritaskan bagi pekerja yang belum pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Meski menyasar segmen masyarakat paling rentan secara ekonomi, bantuan ini belum tentu cukup untuk menutup kebutuhan dasar yang terus meningkat. Dalam situasi harga pangan dan tarif dasar yang terus naik, masyarakat dituntut lebih bijak mengelola bantuan yang diterima.
BSU bukan sekadar stimulus jangka pendek, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan negara dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan sosial. Jika distribusinya tepat sasaran dan konsisten, program ini dapat menjadi bantalan nyata bagi jutaan rumah tangga di tengah ketidakpastian ekonomi global.
