7 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Narkotika Nasional (BNN) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) memperkuat sinergi dalam penanganan narkotika melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Jakarta, Senin (21/7/2025).
PKS yang diteken oleh Sekretaris Utama BNN, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistyana, dan Direktur Sales and Distribution BSI, Anton Sukarna, memperkuat komitmen kedua belah pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN). Selain itu, kerja sama ini mencakup pemanfaatan layanan jasa dan produk perbankan berdasarkan prinsip syariah.
Dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Irjen Pol. Tantan menyampaikan bahwa permasalahan narkoba merupakan isu global yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia.
Ia menuturkan, saat ini dunia masih dibanjiri narkoba dari tiga kawasan sentra produksi utama, yaitu Golden Triangle (Myanmar, Thailand, Laos), Golden Crescent (Afghanistan, Iran, Pakistan), serta Golden Peacock (Amerika Selatan). “Narkoba yang masuk ke Indonesia sebagian besar melalui jalur laut,” kata Tantan.
Berdasarkan World Drug Report 2023, prevalensi penyalahguna narkoba secara global mencapai 5,8 persen atau sekitar 296 juta orang.
Di tingkat nasional, survei BNN 2023 mencatat prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 1,73 persen atau sekitar 3,3 juta orang berusia 15–64 tahun, mayoritas berasal dari kelompok usia produktif 15–49 tahun.
Tantan juga menyoroti bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar potensial, tetapi juga lokasi produksi narkotika, sebagaimana dibuktikan dengan terungkapnya beberapa laboratorium gelap (clandestine laboratory) di Bali, Jawa Barat, dan Banten.
Ia menambahkan, tantangan lain datang dari narkotika jenis baru (New Psychoactive Substances/NPS) yang berkembang pesat. Saat ini, sebanyak 1.247 zat NPS telah ditemukan di dunia, dan 172 di antaranya telah teridentifikasi di Indonesia.
Tantan menegaskan, BNN sebagai institusi utama dalam pemberantasan narkotika terus melakukan upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi penyalahguna, dan penindakan. Namun, ia menekankan bahwa penanganan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan dukungan semua pihak: pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, hingga media.
PKS dengan BSI merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom dan Direktur Utama BSI periode 2020–2024, Hery Gunardi, pada 10 Juli 2024. PKS ini diharapkan memperkuat sinergi antara BNN dan BSI dalam mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba).
Pada kesempatan yang sama, Anton Sukarna menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BNN kepada BSI. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI berkomitmen mendukung upaya pemberantasan narkotika melalui pemanfaatan data, produk, dan layanan jasa perbankan syariah.
BSI juga telah bekerja sama dengan BNN dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan dana giro untuk satu satuan kerja (satker) BNN pusat dan 13 satker BNN provinsi, portofolio penggajian untuk 970 rekening, serta penyaluran pembiayaan kepada 479 rekening pegawai BNN.
Anton turut memaparkan kinerja positif BSI, dengan pertumbuhan aset sebesar 12,01 persen pada Maret 2025 dibanding Maret 2024 (year-on-year/yoy), dan pertumbuhan laba sebesar 10,05 persen (yoy). BSI menawarkan tiga fokus utama pertumbuhan: hubungan finansial berbasis prinsip syariah, hubungan spiritual melalui pengelolaan dana haji dan umroh, serta hubungan sosial melalui pengelolaan zakat.
sumber : Antara
