2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia didorong untuk memperkuat peran sebagai agen pembangunan daerah, tidak hanya melalui fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga lewat digitalisasi layanan yang mendukung pengelolaan kas daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli menegaskan, pentingnya penguatan BPD dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Menurutnya, BPD harus mampu menjawab kebutuhan zaman dengan optimalisasi pembiayaan daerah dan transformasi digital.
“BPD merupakan agen pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengelola kas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas bisnisnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (24/4/2025).
Yudia juga menekankan, transformasi digital merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan BPD ke depan. “Dibutuhkan penguatan dan pengembangan BPD dalam menjawab berbagai tantangan saat ini. Salah upayanya melakukan optimalisasi pembiayaan ekonomi daerah, meningkatkan akses keuangan daerah, hingga transformasi digital,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Busrul Iman menyampaikan bahwa BPD terus berkomitmen mendukung program pemerintah daerah, termasuk lewat digitalisasi transaksi dan layanan keuangan.
“Seluruh BPD Indonesia terus berkomitmen untuk turut berperan dalam mendukung pemerintah daerah, utamanya dalam mengimplementasi elektronifikasi membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Baru-baru ini, Asbanda menandatangani kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperluas layanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara daring melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), serta memperkuat sinergi dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes-Link).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menambahkan, kerja sama yang telah terjalin antara Kemendagri dan BPD perlu diperkuat, khususnya dalam digitalisasi sistem pembayaran daerah.
“Peran BPD perlu dipacu ikut bersama menjalankan program pemerintah. Terutama dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” katanya. Ia menjelaskan, penerapan SIPD-RI mempermudah pengambilan keputusan, serta monitoring dan evaluasi data keuangan daerah secara daring.
Menurut Fatoni, peran aktif BPD dalam mendukung SIPD-RI dan Siskeudes-Link akan memperkuat pengelolaan keuangan daerah secara nasional. Sementara itu, dari sisi pengawasan dan regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai digitalisasi BPD merupakan keharusan di tengah perkembangan teknologi dan dinamika kompetisi sektor keuangan.
“Digitalisasi sudah menjadi keharusan BPD agar bisa bersaing,” kata Pengawas Utama Kelompok Spesialis Perbankan OJK Yudi Permana. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola dan keamanan teknologi informasi.
“OJK sudah memberikan panduan. Sudah banyak rambu-rambu yang kita berikan. Ini semua ada dalam Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 mencakup arah pengembangan dan penguatan BPD ke depan untuk mengakselerasi BPD, jadi bank resilien, kompetitif, dan kontributif,” ujarnya.
Ia pun merujuk pada dua regulasi utama, yakni POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
Pengamat perbankan sekaligus Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto, menilai tantangan terbesar BPD ke depan tidak hanya berasal dari sisi teknologi, tapi juga dari disharmoni antara kebijakan daerah dan regulasi pusat.
“Sayangnya, kondisi saat ini BPD dihadapkan tantangan yang tak mudah. Terutama terkait dengan shareholder dan ketentuan daerah yang kadang berbenturan dengan ketentuan OJK,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan keamanan siber seiring percepatan digitalisasi BPD. “Meski sudah terjadi kemajuan TI yang pesat di BPD, namun masih beberapa yang perlu ditingkatkan terutama tentang cyber security,” katanya.
Menurut Eko, penguatan operasional dan bisnis BPD memerlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari kebijakan dan prosedur, kualitas SDM, hingga kesiapan teknologi. Langkah mitigasi risiko pun dinilai sangat penting dalam menjaga keberlanjutan layanan perbankan daerah di era digital.
