2 days ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Ahmad Haikal Hasan, menyerahkan secara simbolis sertifikat halal kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Kamis (16/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program percepatan sertifikasi halal di kawasan wisata hasil kolaborasi BPJPH dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Dalam sambutannya, Haikal Hasan atau yang akrab disapa Babe Haikal menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi strategi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sertifikasi halal adalah kunci peningkatan daya saing produk Indonesia. Halal bukan hanya label, tapi nilai ekonomi yang menyejahterakan masyarakat, terutama UMK dan sektor pariwisata,” ujar Babe Haikal dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (17/10/2025).
Ia menambahkan, halal saat ini telah menjadi standar global yang identik dengan mutu, kebersihan, dan kesehatan produk.
“Jadi halal bukan hanya semata urusan agama. Halal itu lifestyle. Halal itu sekarang menjadi modernization. Produk halal dipakai oleh semua agama. Halal adalah growth economic engine, mesin pertumbuhan ekonomi. Dan dunia sekarang menjadikan halal seperti itu,” jelasnya.
Menurut data yang disampaikan Babe Haikal, transaksi ekonomi halal dunia pada 2024 mencapai Rp 21 ribu triliun. Namun, Indonesia baru mengambil porsi sekitar 3,5 persen.
"Artinya harus ada satu lompatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita berbangga Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah yang sangat visioner dan tahu banget apa yang sedang terjadi di dunia dan (apa yang perlu dilakukan) beberapa tahun ke depan," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pariwisata (Menpar), Widiyanti Putri Wardhana, yang turut hadir menyebut kegiatan ini merupakan tindak lanjut program sinergi BPJPH–Kemenpar melalui percepatan sertifikasi halal untuk produk UMKM di desa wisata.
“Program ini telah dilakukan sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata di Indonesia, termasuk Desa Wisata Pulau Penyengat ini,” jelas Widiyanti.
Ia menyebut, total sudah ada 438 produk UMK desa wisata yang tersertifikasi halal hingga 15 Oktober 2025. Program ini, kata dia, akan diperluas bersama BPJPH ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi, dalam rangka Indonesia Muslim Travel Index 2025.
"Ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata ramah Muslim di dunia, sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di tingkat lokal, khususnya di Pulau Penyengat," ujarnya.
