2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia tengah memacu mesin ekonomi barunya melalui optimalisasi wilayah pesisir dan kelautan. Melalui visi Ekonomi Biru, pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga swadaya masyarakat kini bersinergi untuk menyeimbangkan perlindungan ekosistem laut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Di Kepulauan Riau, harapan baru muncul bagi nelayan skala kecil melalui peluncuran proyek BLUE SUN SFF. Program yang dikelola oleh YAPEKA (Yayasan Pendidikan dan Konservasi Alam) ini menyasar enam desa strategis di Kabupaten Bintan dan Lingga, seperti Desa Sebong Pereh dan Desa Benan.
CEO YAPEKA, Akbar Ario Digdo, menjelaskan bahwa proyek dua tahun ini (2025–2027) diawali dengan pemetaan partisipatif dan kajian status wilayah pesisir agar intervensi yang diberikan tepat sasaran dan menghargai kearifan lokal.
Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena selaras dengan Rencana Aksi Nasional Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) guna mendongkrak ekonomi nelayan tradisional secara berkelanjutan.
Strategi Investasi Berbasis Laut di Bengkulu
Bergerak ke pesisir barat Sumatera, Bank Indonesia mendorong Provinsi Bengkulu untuk menjadikan ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai "jualan utama" menarik investasi. Dengan garis pantai sepanjang 525 kilometer yang menghadap langsung ke Samudera Hindia, Bengkulu memiliki modal kuat pada sektor perikanan dan wisata bahari.
Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menekankan bahwa kunci keberhasilan investasi ini terletak pada hilirisasi dan infrastruktur. "Integrasi kawasan industri dengan pelabuhan adalah kunci agar investor tertarik mengembangkan nilai tambah produk laut di Bengkulu," ujarnya. Melalui berbagai forum investasi seperti Bencoolen Investment Challenge (Blinc) 2026, Bengkulu bersiap menjadi hub ekonomi biru yang kompetitif di masa depan.
Mitigasi Iklim Lewat Tata Kelola Karbon Biru
Di tingkat nasional, KKP memperkuat tata kelola Karbon Biru sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim sekaligus sumber ekonomi baru. Berdasarkan mandat Perpres Nomor 110 Tahun 2025, KKP kini tengah merumuskan 18 lokasi strategis untuk cadangan karbon biru yang mencakup ekosistem mangrove, padang lamun, dan rawa payau.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, menyatakan bahwa lokasi-lokasi ini, termasuk proyek percontohan di Jawa Tengah, akan menjadi dasar penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Yayasan Samudera Indonesia Timur (YSIT), terus dijajaki untuk memperkuat kapasitas SDM dan pemetaan ekosistem, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
sumber : Antara
