3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU-- Bupati Indramayu, Lucky Hakim, akan menjalani sanksi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sanksi itu sebagai buntut dari tindakannya yang pelesiran di Jepang di masa libur Lebaran Idul Fitri kemarin.
Adapun sanksinya, Lucky diminta hadir sepekan sekali hingga tiga bulan kedepan ke Kemendagri, untuk belajar mengenai tata kelola politik pemerintahan. Terkait sanksi itu, Lucky siap melaksanakannya. Ia menyatakan, hal itu merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dilaksanakannya.
“Ini harus saya jalani. Jadi siapa berbuat, harus bertanggung jawab. Apa yang setelah saya buat, maka sekarang saya mau pertanggungjawabkan,” ujar Lucky, kemarin.
Lucky mengatakan, di Kemendagri dirinya akan menerima pendalaman materi terkait pemerintahan. Ia menyebutkan, ada 12 sesi pembelajaran yang akan diterimanya di Kemendagri. “Kalau enggak salah itu dimulai tanggal 6 (Mei) hari Selasa,” kata Lucky.
Lucky menerangkan, akan dijadwalkan untuk bertemu dengan para dirjen dan badan-badan yang ada di lingkunganKemendagri. Ia menilai, hal itu justru memberinya kesempatan untuk berguru kepada para ahli di bidang pemerintahan. “Sebenarnya ini satu hikmahnya adalah saya bisa berkesempatan bertemu dengan para dirjen. Yang mana mereka itu sumber ilmulah bagi pemerintahan di Indramayu,” kata Lucky.
Lucky mengibaratkan proses belajarnya itupun seperti pembelajaran private. Ia bisa menimba ilmu secara personal. “Saya bisa belajar langsung, private. Istilahnya personal. Kalau yang tadinya kelasnya umum, pesertanya ratusan, bahkan ribuan. Saat ini malah pesertanya one-on-one,” katanya.
Lucky pun berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Wamendagri, Bima Arya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepad agubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang terus memberinya bimbingan. “Terima kasih. Saya sudah merasa mendapatkan pelajaran yang berharga saat ini,” kata Lucky.
Seperti diketahui, Lucky sebelumnya mendapat sorotan luas karena pergi berlibur bersama keluarganya ke Jepang di saat momen libur Lebaran Idul Fitri 2025 kemarin. Hal itu dikarenakan kepergiannya tersebut tanpa seizin Kemendagri dan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
