13 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta Pemerintah mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) supaya menyehatkan perdagangan internasional. Said menyebut Pemerintah RI perlu mengajak dunia mengingatkan WTO guna berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
Desakan itu guna menanggapi kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengeluarkan kebijakan soal pengenaan tarif dagang 32 persen untuk barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS).
"Mengambil inisiatif melalui forum WTO untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil, dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan. Kita tidak menginginkan hanya untuk kepentingan adidaya, lalu kepentingan masyarakat global untuk mendapatkan kesejahteraan diabaikan," kata Said dalam keterangan pers pada Sabtu (5/4/2025).
Said khawatir kebijakan Trump itu bakal berdampak pada perekonomian Indonesia. Bahkan Said mengendus langkah sepihak Amerika Serikat bisa membawa petaka global seperti era Mckinley. "Apalagi negara negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, dan Meksiko memberikan balasan serupa. Terbaru, Trump juga mengenakan tarif atas barang barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 32 persen," ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Said mengingatkan situasi di dalam negeri juga menghadapi penurunan daya beli, serta kondisi pasar saham dan keuangan yang sangat volatile. "Indonesia perlu mengajak dunia pada tujuan dibentuknya WTO untuk prinsip perdagangan nondiskriminasi, membangun kapasitas perdagangan internasional, transparan, dan perdagangan bebas, serta sebagai forum penyelesaian sengketa perdagangan internasional," ujar Said.
Said juga meminta pemerintah mengambil langkah-langkah di dalam negeri. Contohnya menjaga produk-produk ekspor Indonesia dalam pasar internasional dan mencari pasar pengganti jika produk-produk ekspor Indonesia terhambat akibat kebijakan tarif yang membuat tingkat harga tidak kompetitif.
"Langkah ini untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan," ucap Said.
Selain itu, Said meminta pemerintah memastikan kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor di dalam negeri berjalan dan dipatuhi oleh pelaku ekspor. Hal ini dinilai sebagai jalan memperkuat kebutuhan devisa. "Memperkuat kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor oleh para importir," ucap Said.
Said meminta pemerintah memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap oleh para mitra dagang strategis Indonesia. Hal ini untuk mengurangi kebutuhan pembayaran valas yang bertumpu pada dolar Amerika Serikat.
"Menyiapkan seperangkat kebijakan contra-cyclical pada sisi fiskal untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global, dan kondisi perekonomian domestik cenderung menurun, namun tetap memastikan fiskal pemerintah sehat," ujar Said.
Said mengusulkan pemerintah memperbaiki infrastruktur dan kebijakan di pasar saham dan pasar keuangan guna mendorong pasar saham dan keuangan lebih inklusif.
