Dampak Tarif Trump: Kapasitas Pelayaran Asia-AS Merosot

Pelayaran AS-Asia menurun drastis akibat tarif Trump. Sumber:Freepik

ShippingCargo.co.id, Jakarta—Tarif tinggi yang diberlakukan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap barang-barang asal Tiongkok elah memicu respons drastis di sektor pelayaran global. Operator kapal kontainer kini memangkas kapasitas secara signifikan di rute Asia–Amerika Serikat, terutama pada jalur ke Pantai Timur, akibat merosotnya volume pemesanan kargo.

Menurut laporan terbaru Sea-Intelligence, seperti dilansir Maritime Executive para operator berencana mengurangi kapasitas pelayaran hingga 42 persen untuk periode 5–11 Mei 2025 — sebuah langkah ekstrem yang umumnya hanya terjadi setelah libur Tahun Baru Imlek di China. "Ini adalah penyesuaian kapasitas yang sangat jarang terjadi dan menandakan guncangan besar dalam rantai pasok," kata Lars Jensen, analis pelayaran terkemuka.

Meskipun indeks tarif angkutan belum jatuh, hal ini lebih disebabkan oleh kecepatan operator dalam menarik kapal dari layanan, sehingga penawaran ruang angkut menyusut seiring — bahkan lebih cepat — daripada penurunan permintaan. Dengan kata lain, pasar angkutan tetap “sehat” secara nominal, tapi volumenya malah ambruk.

Tarif sebesar 145 persen terhadap produk Tiongkok membuat banyak importir AS terjebak dalam ketidakpastian. CEO Sea-Intelligence, Alan Murphy, menyebut para pemilik kargo dan operator masih menunggu stabilisasi politik sebelum mengubah strategi jangka panjang mereka.

Data dari SONAR menunjukkan bahwa pemesanan kontainer dari China turun 20 persen year-on-year untuk April.Di sisi lain, permintaan dari Vietnam melonjak seiring upaya importir mencari alternatif.

Dampak jangka panjangnya bisa sangat berat: jutaan bisnis kecil di AS yang bergantung pada produk buatan Tiongkok terancam bangkrut. Ryan Petersen dari Flexport memperingatkan bahwa jika tarif tidak direvisi, merek-merek ikonik AS bisa dijual ke produsen Tiongkok— ironisnya, barang yang sama akan tetap mengalir ke pasar AS, namun dengan kepemilikan penuh dari Tiongkok.