3 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025). Menurut Dedi, ia datang ke BPK untuk mendorong BPK Jabar melakukan audit mendalam kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Mengingat BPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan berjalan.
"Karena kan audit ini juga sedang berjalan. Sehingga, nanti di sana bisa terlihat apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat, memiliki perencanaan keuangan yang baik," ujar Dedi.
Selain perencanaan, kata dia, audit tersebut akan menunjukan apakah Pemprov Jabar telah memiliki pengelolaan keuangan yang baik atau belum. Yakni, baik pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, maupun pendapatan asli daerah (PAD). "Kemudian yang berikutnya juga punya belanja yang baik ya. Belanja yang baik itu adalah membelanjakan anggaran pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," katanya.
Dedi mengatakan, pihaknya saat ini tengah memperbanyak belanja modal dibanding dengan belanja barang dan jasa, hal ini juga menurutnya dimintakan untuk diperiksa. "Nah, di belanja modal ini nanti kita akan mengarah lagi pada apakah uang yang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik enggak," katanya.
"Artinya begini, belanja modal jalan, jalannya baik tidak? Makanya kan saya selalu mengoreksi itu. ‘Oh, unitnya dipasang, kok belum dicor? Berapa bayar pegawainya?’ Ketika misalnya tidak sesuai dengan RAB yang dimiliki, saya koreksi. ‘Dilindungi asuransi nggak?’ Kan saya selalu begitu," imbuhnya.
Setelah audit, kata dia, BPK Jabar akan mengekspos hasil pemeriksaan pengelolaan kas Pemprov Jabar kepada publik. "Ini yang menjadi fokus kita bertemu dengan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat hari ini, kita meminta dilakukan audit dan diminta diumumkan hasil audit yang dilakukan," katanya.
BPK secara resmi biasanya mengumumkan hasil audit pada kisaran April 2026 mendatang. Namun pihaknya berharap, BPK Jabar dapat mengumumkan belanja Pemprov lebih cepat.
"Tetapi khusus untuk belanja di Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini agar segera dilakukan pengumuman hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat," katanya.
