1 day ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 di Aula Jayang Tingang, Rabu (28/5/2025).
Dalam kesempatan itu Gubernur menekankan pentingnya program prioritas Kartu Huma Betang yang bertujuan agar seluruh masyarakat Kalimantan Tengah termasuk yang di pedalaman dapat mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan terbebas dari kelaparan.
“Program ini akan mulai efektif berjalan pada 2026 dan saat ini sedang kami persiapkan agar tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan,” tambahnya.
Gubernur juga menegaskan RPJMD ini merupakan bagian penting dari pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
"RPJMD ini adalah tahapan awal dalam periode 2025–2045 yang disusun dengan memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah," ujarnya.
Musrenbang bertujuan untuk menyempurnakan rancangan RPJMD dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi peserta, menyepakati tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang dirumuskan.
Selain itu, dilakukan penyelarasan antara program prioritas daerah dan sasaran serta prioritas pembangunan nasional.
Ia berharap forum ini dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah agar pembangunan berlangsung lebih cepat dan optimal demi kesejahteraan rakyat serta terwujudnya Kalteng Berkah, Kalteng Maju.
(Pemprov Kalteng)
“Kunci utamanya, keselarasan dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan serta keberhasilan dalam menyukseskan program strategis nasional seperti Lumbung Pangan Nasional, MBG, Koperasi Merah Putih, Digitalisasi Pembelajaran, dan Sekolah Rakyat, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden,” ungkapnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Restuardy Daud, yang hadir sebagai narasumber melalui Zoom Meeting, menjelaskan RPJMD merupakan media implementasi janji politik kepala daerah terpilih kepada masyarakat.
“RPJMD menjadi pedoman pembangunan selama lima tahun dan rencana tahunan. Dokumen ini merupakan ruang politis kepala daerah terpilih yang dapat berdampak tidak baik jika tidak terealisasi,” tegasnya.
Musrenbang RPJMD ini juga dilaksanakan secara virtual. Narasumber lainnya antara lain staf ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti serta Direktur Dana Transfer Khusus Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Purwanto.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Plt.Sekda Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, Anggota DPR dan DPD RI Dapil Kalteng, para Wali Kota dan Bupati se-Kalteng, unsur Forkopimda, seluruh Kepala OPD terkait, Bappeda se-Kalteng, serta tokoh masyarakat.
