REPUBLIKA.CO.ID, RAFAH -- Hamas lewat pernyataan resmi pada Jumat (4/4/2025), menegaskan bahwa mereka tidak akan memindahkan para sandera Israel keluar dari wilayah Gaza di mana IDF mengeluarkan perintah evakuasi di semua area Rafah, kawasan Shejaiya, dan area-area lainnya di utara Jalur Gaza. Pemerintah Israel, menurut Hamas, bertanggung jawab terhadap para sandera jika mereka terbunuh akibat serangan IDF.
“Separuh dari sandera yang masih hidup berada di lokasi di mana militer Israel menginstruksikan evakuasi dalam beberapa hari terakhir," kata juru bicara al-Qassam Brigade, Abu Obeida dikutip Times of Israel.
"Kami memutuskan untuk tidak memindahkan para tawanan dari area-area itu dan tetap menahan mereka dalam pengamanan, yang sangat berbahaya bagi nyawa mereka," kata Obeida dalam pernyataan dalam bahasa Arab, Yahudi, dan Inggris.
Obeida menambahkan, bahwa Israel peduli dengan nyawa para sandera, mereka harus menegosiasikan pelepasan mereka. "Pemerintahan Netanyahu bertanggung jawab penuh atas nyawa para sandera. Jika mereka peduli dengan para sandera, Israel akan mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani pada Januari. Sebagian besar dari mereka mungkin sudah berada di rumah saat ini," kata Abu Obeida.
Sebelumnya, Hamas mengatakan bahwa mereka akan mengeksekusi para sandera jika tentara Israel mendekati area di mana para sandera ditawan. Pada Agustus 2024, Hamas membunuh enam sandera di Rafah saat militer Israel membombardir wilayah itu.
Pernyataan Abu Obeida keluar tak lama setelah Komandan IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir pada Jumat (4/4/2025) bertemu dengan keluarga dari beberapa sandera. Dalam pertemuan itu, Zamir berkata kepada para keluarga sandera bahwa tujuan dari aksi militer di Gaza saat ini adalah memerangi Hamas dan pembebasan sandera menjadi tujuan utama."
Namun pihak keluarga sandera berpikir sebaliknya dan mengingatkan bahwa serangan IDF yang terus berlanjut membahayakan anggota keluarga mereka. Jon Polin, ayah dari sandera Hersh Goldberg-Polin yang dibunuh Hamas pada Agustus, menulis kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu lewat akun X-nya.
"Tidak semuanya adalah politik. Beberapa hal adalah soal kemanusiaan. Rakyat Israel layak mendapatkan lebih. Lakukan segala sesuatunya lewat konsensus. Kembalikan 59 anggota keluarga tercinta kami," kata Polin.
"Terima tanggung jawab, katakan 'saya minta maaf' [dirikan] sebuah komisi nasional pencari fakta," kata Polin tanpa menyebut Netanyahu.
Adapun, Netanyahu telah menolak pembentukan komisi nasional pencari fakta ihwal kegagalan pemerintahan terkait serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. "Cukup dengan perpecahannya, berhenti menyalahkan, berhenti memecah-belah, berhenti mengabaikan kehendak rakyat, sudahi video TikTok paranoianya," kata Polin.