14 hours ago
5
Petani melihat sawahnya yang ditanami padi terendam banjir di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahad (9/11/2025). Curah hujan yang tinggi di Deli Serdang menyebabkan puluhan hektare sawah terendam banjir dan gagal panen.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Abra Talattov meminta pemerintah segera memetakan dampak bencana di Sumatera terhadap ketahanan pangan nasional. Ia menekankan pentingnya langkah cepat untuk mengetahui tingkat kerusakan lahan pertanian.
"Pemerintah perlu segera mengidentifikasi berapa luas lahan sawah yang terdampak," ujar Abra saat diskusi publik bertajuk "Outlook Sektor Pertanian 2026: Strategi Mewujudkan Kemandirian Pangan Nasional" di Restoran Tjikinii Lima, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Abra menyebut tiga provinsi terdampak bencana yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap produksi padi nasional. Abra mengatakan data umum menunjukkan wilayah tersebut menyumbang hampir 10 persen dari produksi beras Indonesia.
"Tiga provinsi tersebut kontribusinya terhadap produksi padi nasional sekitar 9,6 persen, meski secara kabupaten atau kecamatan angkanya tentu lebih kecil," sambung abra.
Menurutnya, gangguan produksi di wilayah terdampak akan berimbas pada pasokan pangan baik di daerah tersebut maupun daerah lain yang bergantung pada suplai dari sana. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah menyiapkan strategi berjangka menengah.
"Perlu diantisipasi oleh Kementerian Pertanian langkah enam bulan atau satu tahun ke depan seperti apa," lanjut dia.
Abra menilai intervensi pemerintah diperlukan dalam jangka pendek, termasuk melalui stabilisasi pasokan oleh Bulog. Namun ia mengingatkan perhatian tidak hanya terfokus pada beras.
"Bukan hanya beras, ada juga komoditas pertanian lain termasuk peternakan yang perlu dipikirkan," ucap Abra.
Abra menyampaikan dampak bencana di Sumatera akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi sektor pertanian nasional. Abra menilai Kementerian Pertanian perlu bergerak cepat mengantisipasi tekanan terhadap ketersediaan pangan.
"Ini akan menjadi PR baru bagi Kementerian Pertanian terkait ketersediaan komoditas pangan di wilayah tersebut," kata Abra.
