10 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana mengalihkan asal negara impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut selama ini, sekitar 54–59 persen impor BBM Indonesia berasal dari Singapura.
Timnya kemudian mengkaji harga BBM di pasar global. Menurut Bahlil, tarif BBM di Singapura serupa dengan tarif di negara-negara Timur Tengah. Proses pengalihannya akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan.
"Kita mulai berpikir, mungkin—bukan kata mungkin lagi—sudah hampir pasti, kita akan mengambil minyak dari negara lain, yang bukan dari negara itu," kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Bahlil menjelaskan, saat ini Pertamina tengah membangun dermaga-dermaga besar untuk mendukung pengiriman BBM impor. "Karena kalau dari Singapura kapalnya kecil-kecil. Itu juga salah satu alasan. Jadi kita membangun yang besar, supaya satu kali angkut tidak ada masalah," ujarnya.
Selain negara-negara Timur Tengah, menurut Bahlil, Indonesia juga akan membeli minyak dari Amerika Serikat (AS). Impor BBM dari AS merupakan bagian dari negosiasi bilateral antara kedua negara.
"Kita sudah mempunyai perjanjian dengan Amerika. Salah satu di antara yang kita tawarkan adalah pembelian beberapa produk dari mereka, di antaranya BBM, crude, dan LPG," ujar Bahlil yang juga Ketua Umum Partai Golkar.
Ia menyebut pengurangan impor BBM dari Singapura saat ini berkisar 50–60 persen. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan angka tersebut menjadi nol persen di masa mendatang seiring berjalannya proses pengalihan negara pemasok.
Bahlil menegaskan bahwa dalam bisnis ekspor-impor tidak ada kontrak berbasis waktu. Selama barang tersedia, negosiasi bisa dilakukan. Ia juga membeberkan alasan tambahan di balik kebijakan pemerintah ini.
"Karena negara tetangga, seharusnya BBM dari Singapura lebih murah. Tapi karena tarifnya sama, maka keputusan ini diambil. Selain itu, ada juga alasan geopolitik dan geoekonomi. Kita harus menciptakan keseimbangan bagi yang lain," tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini merupakan hasil dari evaluasi berkala. "Sejak saya menjadi Menteri ESDM, saya terus melakukan evaluasi terhadap produk-produk impor, termasuk BBM," ujarnya.
