Kemendagri Siap Fasilitasi Integrasi Masjid dengan Rencana Pembangunan Daerah

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. (Dok. Kemenag)

Kemendagri Siap Fasilitasi Integrasi Masjid dengan Rencana Pembangunan Daerah

SAJADA.ID, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan peran masjid dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pembukaan Sarasehan Kemasjidan dan Lokakarya Nasional Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) serta Kick-Off Program FOREMOST (Family Orientation at the Mosque’s Site) yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Senin (7/7/2025) di Jakarta, sebagaimana dikutip dari kemenag.go.id.

“Kami siap mendorong agar masjid tidak lagi hanya dipandang sebagai objek keagamaan semata, tapi sebagai subjek pembangunan sosial. Sudah saatnya masjid masuk dalam agenda pembangunan daerah secara resmi melalui RPJMD,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah selama ini belum banyak yang memberi perhatian serius terhadap masjid sebagai institusi sosial yang memiliki dampak besar terhadap ketahanan masyarakat. Padahal, dalam banyak kasus, masjid justru menjadi pusat pembinaan, penyuluhan, hingga pemulihan sosial berbasis komunitas.

“Masjid adalah simpul sosial umat Islam. Kalau ingin menjaga stabilitas sosial dan memperkuat keluarga, maka intervensi strategis berbasis masjid sangat penting. Ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama, tapi juga pemerintah daerah,” ujarnya.

Bahtiar menekankan bahwa pemerintah pusat melalui Kemendagri akan menyiapkan mekanisme pendampingan agar pemerintah daerah dapat mengintegrasikan program-program kemasjidan ke dalam perencanaan pembangunan mereka. “Arahan politik pembangunan kita sekarang harus menyentuh akar-akar sosial di masyarakat. Masjid adalah salah satunya,” tambahnya.

Ia juga menyinggung urgensi membangun sinergi pentahelix dalam penguatan fungsi masjid. “Kita butuh kolaborasi antarlembaga: Kemenag, Kemendagri, Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), BKM, ormas Islam, akademisi, media, dan pelaku usaha. Karena isu-isu strategis umat seperti perceraian, narkoba, kemiskinan, radikalisme, itu semua bersinggungan langsung dengan fungsi masjid,” jelas Bahtiar.

Menurutnya, pendekatan top-down saja tidak cukup. Dibutuhkan kerja dari tingkat desa dan kelurahan. “Saya berharap BKM juga bisa mendorong kepala desa dan lurah untuk mulai memikirkan masjid dalam RPJMD dan program prioritas mereka,” katanya.