1 hour ago
3
Sejumlah barang bukti ditampilkan saat konferensi pers kasus judi online di Gedung Bareskrim Mebes Polri, Jakarta, Senin (20/1/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Lebih dari 163 ribu warga penerima bantuan sosial (bansos) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol). Saat ini Dinas Sosial (Dinsos) Jateng masih melakukan rekapitulasi data dan verifikasi atas data tersebut.
“Secara nasional, pada pemadanan penerima bansos tahap 2 (April-Juni) 2026 ditemukan 1.494.652 data yang terindikasi terkait transaksi judol. Data tersebut tidak hanya mencakup penerima bansos yang terindikasi tapi juga anggota dalam satu KK yang terdeteksi melakukan aktivitas judol,” ungkap Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Jateng, Elliya Chairroh, saat diwawancara, Selasa (1/9/2026).
Dia menambahkan, dari data tersebut, pihaknya sudah mulai mendata warga penerima bansos di Jateng yang terindikasi terlibat judol. “Data sementara yang masuk sejumlah 163.839. Ini masih terus bergerak karena belum semuanya masuk ke (dinas) provinsi,” ujarnya.
Elliya menerangkan, dalam mendata keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi terlibat judol, Dinsos Jateng bekerja sama dengan dinsos kabupaten/kota. Dia menyebut penanganan dilakukan secara bertahap. Langkah pertama yang diambil adalah pemadanan dan identifikasi antara data bansos dan data transaksi terindikasi judol. Selanjutnya melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap KPM yang masuk dalam daftar indikasi.
“KPM yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judol dapat melakukan sanggahan/klarifikasi, termasuk apabila identitas atau rekeningnya diduga digunakan oleh pihak lain,” kata Elliya.
Dia mengungkapkan, klarifikasi dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Cara lainnya adalah menghubungi pendamping sosial setempat, pemerintah desa/kelurahan, dan dinsos kabupaten/kota.
“Apabila setelah verifikasi diketahui bahwa KPM memang melakukan aktivitas judi online, maka bantuan dapat dihentikan atau dicoret dari kepesertaan,” ujar Elliya.
