2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Nafis mengungkapkan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Presiden disebut siap keluar dari forum tersebut apabila keanggotaan Indonesia tidak membawa kemaslahatan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Pernyataan itu disampaikan Kiai Cholil usai berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Kalau memang tidak membuat maslahat (kebaikan) dalam perkembangan waktu, maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP,” ujar Kiai Cholil kepada Republika.co.id, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut terdapat sejumlah kesepakatan prinsipil antara Presiden dan para tokoh ormas. Pertama, Indonesia tetap konsisten menolak segala bentuk penjajahan, baik berdasarkan keyakinan umat Islam maupun amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Bahwa tadi itu kita dengan Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena menurut keyakinan umat Islam dan konstitusi kita, undang-undang dasar itu menolak segala bentuk penjajahan,” ucapnya.
Kedua, lanjut Kiai Cholil, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk membela kemerdekaan Palestina. Perbedaan pandangan hanya terletak pada strategi, khususnya terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.
Menurutnya, Presiden Prabowo menyampaikan niat memperbaiki dari dalam melalui BoP. Tapi, MUI dalam pertemuan tersebut menyampaikan sikap skeptis.
"Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam. Nah, kami mengatakan skeptis," kata Pengasuh Pesantren Cendikia Amanah Depok ini.
Sikap skeptis itu, kata Kiai Cholil, didasarkan pada beberapa hal. Pertama, rekam jejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai tidak berpihak pada Palestina, serta sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang hingga kini tidak mengakui kemerdekaan Palestina.
“Donald Trump jejaknya itu tidak membela terhadap Palestina dan Israel atau Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina,” ujarnya.
Kedua, MUI juga menegaskan bahwa konsep perdamaian yang diharapkan Indonesia harus berujung pada kemerdekaan Palestina, bukan sekadar penghentian konflik tanpa keadilan.
Ketiga, MUI juga mengingatkan agar keterlibatan Indonesia tidak sampai menempatkan pasukan Tanah Air sebagai alat untuk menekan kelompok-kelompok yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Kita minta agar pasukan-pasukan kita ini ketika diberangkatkan ke sana, jangan sampai menjadi alat pemukul orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan lain-lain,” ucap Kiai Cholil.
Menanggapi permintaan tersebut, lanjut Kiai Cholil, Presiden Prabowo kemudian menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP tidak bersifat mengikat secara mutlak. Indonesia, kata dia, memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan sikap.
“Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok, maka Indonesia akan absen dan absen,” jelas Kiai Cholil.
Dengan penegasan itu, Kiai Cholil menilai posisi Presiden Prabowo tetap sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia dan amanat konstitusi dalam membela Palestina, sembari tetap berhati-hati dalam percaturan diplomasi global.
