3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dalam peta politik Irak yang seperti labirin, satu nama kembali muncul dengan bayangan yang panjang dan kontroversial: Nouri al-Maliki. Di Washington, namanya disebut dengan nada peringatan; di Tehran, mungkin dengan senyum kepuasan.
Kini, pada usia 75 tahun, mantan perdana menteri dua periode itu dinominasikan untuk periode ketiga, mengancam menggeser kembali poros Irak ke timur, sebuah prospek yang membuat Amerika Serikat meradang dan mempertanyakan seberapa jauh mereka akan pergi untuk menghentikannya.
Jalan al-Maliki menuju kekuasaan adalah cermin dari sejarah Irak yang berliku. Sebagai anggota awal Partai Dawa Islam, kelompok oposisi Syiah yang diburu rezim Saddam Hussein, ia menghabiskan seperempat abad dalam pengasingan, terutama di Suriah dan Iran.
Pengalaman ini tidak hanya membentuk pandangan politiknya, tetapi juga membangun jaringan patronase yang dalam dengan pihak Iran, yang memberikan suaka dan dukungan.
Pascainvasi AS tahun 2003, ia merangkak naik di tengah kekacauan, akhirnya menjadi perdana menteri pada 2006. Dua periode berturut-turut hingga 2014, masa jabatan terpanjang sejak Saddam, menyaksikan Irak terperosok dalam beberapa babak paling kelam: perang sektarian yang brutal, kebangkitan milisi, dan erosi kepercayaan terhadap negara, sebagaimana diberitakan RT.
Kritikus menuduh kebijakannya yang sentralistik dan mendalamnya proses "de-Baathifikasi" telah mengalienasi komunitas Sunni, menyuburkan radikalisme, dan membuka jalan bagi teror ISIS. Namun, bagi basis pendukung Syiah-nya, ia adalah benteng yang teguh.
Mengapa Washington Begitu Gemetar?
Jawabannya sederhana namun berdampak luas: pengaruh Iran. Bagi AS, kembalinya al-Maliki bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan penyerahan de facto kedaulatan Irak kepada rival geopolitiknya di Tehran.
Kekhawatiran AS adalah bahwa di bawah kepemimpinannya, Irak akan semakin terjalin dalam orbit ekonomi, militer, dan strategis Iran, menggagalkan investasi triliunan dolar dan nyawa AS yang dicurahkan sejak 2003.
Ancaman dari Washington datang secara terbuka dan blak-blakan. Presiden Donald Trump di media sosial menyatakan AS "tidak akan lagi membantu Irak" jika al-Maliki kembali, menyebut masa jabatannya sebelumnya "kacau" dan "merusak".
Peringatan ini bukan retorika kosong; ia dibarengi dengan ancaman pembatasan akses Irak ke rekening minyaknya yang dikelola di Federal Reserve New York, senjata ekonomi yang mematikan bagi negara yang 90% pendapatannya bergantung pada ekspor minyak. Membekukan akses itu berarti menghentikan gaji pegawai negeri, pensiun, dan layanan publik, sebuah tekanan yang dapat memicu keruntuhan sosial.
