11 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 9 triliun pada Selasa, 22 Juli 2025. Lelang tersebut mencakup dua seri SPN-S dan lima seri PBS, dengan imbal hasil maksimal sebesar 6,875 persen.
“Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara–Syariah) dan PBS (Project Based Sukuk) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2025,” tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Rabu (16/7/2025).
SBSN seri SPN-S akan jatuh tempo pada Januari dan April 2026, sedangkan seri PBS jatuh tempo mulai 2027 hingga 2049. Pemerintah membuka ruang penerbitan hingga 200 persen dari target indikatif. Imbal hasil ditawarkan dari diskonto hingga 6,875 persen.
Pemerintah juga menegaskan bahwa SBSN akan diterbitkan berdasarkan akad ijarah. “SBSN seri SPN-S menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010,” ujar DJPPR.
Sementara itu, dari sektor swasta, penerbitan sukuk korporasi juga meningkat pesat. Data PEFINDO menunjukkan bahwa total penerbitan sukuk oleh korporasi pada semester I 2025 mencapai Rp 23 triliun, naik tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Penerbitan obligasi korporasi dan sukuk tercatat sebesar Rp 90,3 triliun, naik 50,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 60,1 triliun,” ujar Kepala Ekonom PEFINDO Suhindarto dalam konferensi pers, Selasa (15/6/2025) lalu.
Kenaikan penerbitan instrumen syariah dari pemerintah dan korporasi ini selaras dengan tren global. Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 mencatat, aset keuangan syariah global mencapai 4,93 triliun dolar AS pada 2023, dan diperkirakan meningkat menjadi 7,53 triliun dolar AS pada 2028.
“Aset keuangan syariah diperkirakan akan tumbuh signifikan, didorong oleh inovasi berkelanjutan, harmonisasi regulasi yang meningkat, dan permintaan konsumen terhadap solusi keuangan yang etis,” tulis laporan SGIE.
