2 hours ago
2
Ilustrasi siswa. Pemprov Jabar dilaporkan menghapus bantuan untuk sekolah swasta.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaporkan menghapus bantuan pendidikan menengah universal (BPMU) untuk sekolah swasta di Jabar pada 2026. Laporan yang akan dibahas pada APBD perubahan tahun 2026 mendatang itu pun menuai polemik.
Informasi tersebut diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Jawa Barat Maulana Yusuf melalui akun Instagram miliknya. Ia menyebut bantuan untuk sekolah swasta dihapus pada 2026 ini.
"Langsung saja saya menyampaikan musibah memberitahukan sedikit ketidaknyamanan teruntuk bagi sekolah swasta bantuan Pemprov Jabar untuk sekolah swasta Rp 0," ucap dia dikutip Republika, Kamis (29/1/2026).
Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang lain Zaini Shofari mengatakan bantuan untuk sekolah swasta telah teranggarkan. Namun, bantuan itu dkhususkan untuk operasional siswa miskin desil satu hingga empat dan untuk beasiswa siswa miskin.
"Di pembahasan terakhir saya hadir Rp 180 miliar bantuan untuk sekolah swasta, anggaran dipakai operasional masyarakat miskin desil satu sampai dengan empat bagi anak sekolah swasta. Di luar itu ada beasiswa masyarakat tidak mampu saya lupa angkanya," kata dia saat dihubungi.
Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Deden Saepul Hidayat membantah bantuan untuk sekolah swasta dihapus. Ia menegaskan anggaran bantuan sekolah swasta tahun 2026 masih ada.
"Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp 218 miliar," kata dia.
Ia mengatakan bentuk bantuan itu yaitu operasional siswa miskin dan beasiswa. Perubahan skema bantuan untuk sekolah swasta dilakukan agar tepat sasaran.
"Kalau BPMU itu semua siswa dapat (bantuan) kalau tahun ini hanya yang miskin dengan desil yang sudah kami tentukan berdasarkan DTSEN tentunya sesuai kondisi keuangan di Pemprov Jawa Barat. Intinya tepat sasaran," kata dia.
