2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Senior Perbanas Josua Pardede menilai, pemberian insentif kendaraan listrik (EV) masih diperlukan industri otomotif nasional di tengah pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah.
“Terjadi penurunan daya beli kelas menengah yang cukup signifikan dan ini nyata. Data juga menunjukkan jumlah kelas menengah menurun tajam, sementara kelompok masyarakat rentan meningkat,” kata Josua dalam diskusi yang digelar Indonesia Center for Mobility Studies (ICMS) bertajuk "Insentif EV Dihapus, Ke mana Arah Masa Depan Industri Otomotif di Indonesia?" di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak langsung pada penjualan mobil segmen menengah ke bawah, termasuk kendaraan hemat energi berbiaya rendah (LCGC), yang mengalami penurunan cukup dalam. Sebaliknya, penjualan kendaraan listrik justru menjadi penopang pasar mobil penumpang, terutama pada kuartal IV tahun 2025.
Menurut Josua, lonjakan penjualan kendaraan listrik pada Desember 2025 terjadi karena konsumen melakukan pembelian lebih awal untuk memanfaatkan insentif pemerintah yang dikhawatirkan berakhir pada awal tahun berikutnya.
“Terjadi lonjakan yang sangat signifikan dari November ke Desember. Dugaan kami, konsumen melakukan pembelian karena khawatir insentif kendaraan listrik tidak berlanjut,” ujarnya.
Ia menambahkan, penjualan kendaraan listrik saat ini didominasi konsumen kelas menengah atas yang umumnya bukan pembeli mobil pertama. Kelompok ini dinilai lebih resilien terhadap tekanan ekonomi, sehingga relatif lebih siap beralih ke kendaraan listrik.
Namun demikian, Josua mengingatkan tanpa insentif, harga kendaraan listrik berpotensi naik dan berisiko menekan permintaan. Hal ini dapat berdampak pada kinerja industri otomotif secara keseluruhan, yang saat ini masih menghadapi tren penurunan penjualan tahunan.
“Jika insentif dihentikan tanpa pengganti, akan ada kenaikan harga dan penurunan penjualan EV. Ini tentu akan memengaruhi kinerja industri otomotif tahun ini,” katanya.
Lebih lanjut Josua mengungkapkan skema insentif yang paling realistis adalah pemberian insentif secara bersyarat, antara lain kepada produsen yang telah memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atau untuk pembelian mobil pertama.
Ia menegaskan, meski ruang fiskal pemerintah terbatas, dukungan terhadap kendaraan listrik tetap penting karena segmen konsumen EV dinilai lebih stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Insentif EV tetap perlu didukung, dengan pengaturan yang lebih tepat sasaran. Insentif bersyarat bisa menjadi solusi win-win, mendorong investasi dalam negeri sekaligus tetap menjaga ruang fiskal pemerintah,” katanya.
sumber : Antara
