6 hours ago
3
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik cepat menyusul kebijakan tarif impor yang diumumkan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dijadwalkan tiba di Washington D.C., Selasa (8/7/2025), untuk melakukan pertemuan langsung dengan otoritas pemerintah AS.
Kunjungan ini dilakukan setelah Airlangga mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan resmi ke Brasil. Pemerintah menegaskan, misi utama kunjungan ini adalah merespons kebijakan tarif terbaru AS dan mencegah dampak jangka panjang terhadap kepentingan nasional.
“Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan keputusan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia yang baru saja diumumkan,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangan resminya, Selasa (8/7/2025).
Haryo menambahkan, pemerintah tidak akan tinggal diam dan siap memaksimalkan ruang diplomasi yang tersedia untuk melakukan negosiasi. “Karena masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan hanya sehari setelah Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan pemberlakuan tarif impor sebesar 32 persen terhadap seluruh produk asal Indonesia, mulai berlaku 1 Agustus 2025.
Keputusan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 7 Juli 2025 yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan diunggah Trump melalui akun media sosial pribadinya. Dalam surat itu, Trump menyebut langkah ini sebagai upaya mengoreksi defisit perdagangan AS dengan Indonesia.
Trump juga memperingatkan bahwa tarif dapat dinaikkan lebih tinggi jika Indonesia membalas kebijakan tersebut dengan tindakan serupa. Namun, ia membuka peluang pencabutan tarif apabila Indonesia memutuskan untuk memindahkan fasilitas produksi ke wilayah AS.
Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang tidak mengalami penyesuaian penurunan tarif dalam revisi kebijakan terbaru Trump, berbeda dengan Thailand, Kamboja, dan Malaysia yang justru terkena perubahan.
