1 day ago
4
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pengelolaan haji ada kartelnya. Menurutnya, praktik kartel tersebut tidak hanya terjadi di luar negeri tapi juga di Tanah Air.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, Wakil Kepala BPH menyebutkan adanya dugaan kartel pada penyelenggaraan haji. Tetapi sayangnya beliau tidak menyebutkan secara rinci dan detail kartel pada bagian mananya.
"Kemudian di aspek apa itu ya (kartelnya), karena kalau kita lihat itu ada banyak aspek dalam penyelenggaran ibadah haji, ada penerbangan, ada hotel, ada pemondokan di Masyair, ada kemudian transportasi dan seterusnya," kata Mustolih kepada Republika, Selasa (27/5/2025).
Menurutnya, kalau memang Wakil Kepala BPH itu mengetahui adanya dugaan kartel, mestinya dilaporkan kepada pihak berwenang. Supaya segera diambil tindakan, sehingga akan lebih baik.
"Saya kira tidak perlu menunggu BPH efektif, karena sekarang BPH sudah punya kewenangan melakukan supervisi, kalau kita lihat perpres, karena itu saya kira dugaan (adanya kartel haji) itu perlu lengkap ya, didalami," ujarnya.
Mustolih menegaskan, kalau memang sudah diketahui ada pelaku kartelnya, dan siapa yang menerima manfaatnya. Ada penegak hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa menangani. Salah satu tugasnya KPPU itu mengurai persoalan-persoalan kartel, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, Komnas Haji menegaskan, supaya ini tidak menjadi wacana yang liar, maka perlu ditunjukkan pada bagian apa kartelnya. Karena sekarang sudah memasuki fase krusial puncak penyelenggaraan ibadah haji.
"Nah karena itu saya kira pertama siapa pelakunya, dan kartelnya di mana, yang ada peristiwa (kartel) tersebut," ujar Mustolih.
Mustolih mengatakan, penyelenggaraan haji itu kompleks. Ada di dalam negeri, ada juga yang lebih banyak urusannya di luar negeri yakni di Arab Saudi. Komnas Haji khawatir statement Wakil Kepala BPH justru nanti kontraproduktif.
"Jika kemudian tidak bisa ditunjukkan siapa pelakunya (kartelnya), bagaimana modusnya, dan kemudian sejauh mana kerugiannya. Artinya jangan sampai tadi yang saya bilang ini, ini menjadi isu yang liar," jelasnya.
Menurutnya, isu yang liar bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin penyelenggaraan ibadah haji ini sukses. Jadi sekali lagi soal kartel haji itu perlu diperjelas oleh Wakil Kepala BPH.
"Kalaupun misalnya ada (kartel) ayo kita sama-sama lakukan perbaikan," kata Mustolih.
Sebelumnya diberitakan, BPH memastikan akan memberantas praktik kartel penyelenggaraan ibadah haji demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Memang ada fakta bahwa pengelolaan haji itu ada kartel, dan ini selalu kami ingatkan," kata Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, Senin (26/5/2025).
Hal tersebut disampaikan Kepala BPH usai melepas keberangkatan 423 calon haji kelompok terbang (kloter) 13 yang berasal dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padang.
Menurut Dahnil, praktik kartel tersebut tidak hanya terjadi di luar negeri, namun juga di Tanah Air. Hal ini akan menjadi fokus BPH karena pada musim haji 2026 penyelenggaraan ibadah haji sepenuhnya akan ditangani langsung oleh BPH.'
"Praktik kartel ini yang harus dibersihkan," tegas Dahnil.
Presiden Prabowo, kata dia, menginginkan penyelenggaraan ibadah haji tidak bercampur dengan praktik korupsi yang merugikan negara, terutama calon jamaah haji.
"Pak Prabowo sudah menginstruksikan ke depan pengelolaan haji itu harus terbebas dari praktik korupsi, akuntabel, dan transparan," ujar Dahnil.
