10 hours ago
2
Otoritas China menolak menyetujui kesepakatan pemisahan aset TikTok di Amerika Serikat karena tarif impor baru, (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Otoritas China menolak menyetujui kesepakatan pemisahan aset TikTok di Amerika Serikat karena tarif impor baru yang diumumkan pemerintah AS terhadap barang-barang asal China, demikian dilaporkan Reuters mengutip dua sumber yang mengetahui langsung masalah ini.
Menurut laporan itu, kesepakatan tersebut sebenarnya sudah hampir final pada 2 April, dan mencakup rencana pemisahan operasi TikTok di AS ke dalam perusahaan baru yang berbasis di Amerika, di mana mayoritas sahamnya akan dimiliki oleh investor AS.
ByteDance, induk perusahaan TikTok yang berbasis di China, disebut akan tetap memiliki 20 persen saham dalam struktur kepemilikan baru itu.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kesepakatan itu telah disetujui oleh para investor TikTok, baik yang lama maupun yang baru, serta oleh ByteDance dan otoritas Amerika Serikat.
Pada Jumat (4/4/2025), Presiden AS Donald Trump mengumumkan ia akan menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan TikTok terus beroperasi di AS selama 75 hari ke depan, seiring dengan negosiasi terkait akuisisi platform tersebut terus berlangsung.
Dilansir laman Sputnik, pada hari yang sama, ByteDance menyatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan pemerintah AS untuk mencari solusi terkait keberlangsungan operasional aplikasi video pendek tersebut di wilayah Amerika.
Sementara itu, pada Rabu lalu, Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar sebesar 10 persen terhadap semua barang impor ke AS, yang mulai berlaku pada 5 April.
Selain itu, tarif yang lebih tinggi dan bersifat resiprokal akan diberlakukan pada 9 April untuk negara dan wilayah yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS.
NBC News pada Jumat juga melaporkan, mengutip sumber yang mengetahui isi perundingan, bahwa pengumuman Trump mengenai tarif resiprokal telah mengganggu kesepakatan atas divisi TikTok di AS, padahal sebelumnya kesepakatan itu disebut telah disetujui oleh pemerintah China.
sumber : Antara
