5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, terhadap Indonesia dinilai sebagai bentuk tekanan politik dan ekonomi yang tak bisa dihadapi dengan sikap lunak. Pakar senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Fadhil Hasan menilai, pemerintah perlu bersikap lebih tegas dan tidak bergantung pada janji diplomasi sepihak dari Washington.
“Pernyataan Trump merupakan gertakan bagi Indonesia dan anggota BRICS lainnya yang harus disikapi dengan jelas,” ujar Fadhil, Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, Indonesia telah berusaha menjaga keseimbangan melalui kebijakan luar negeri bebas aktif, termasuk upaya bergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Namun bagi Trump, pendekatan seperti itu tidak cukup. “Intinya dia itu, either with us or against us,” ujarnya.
Fadhil menilai berbagai konsesi yang telah diberikan Indonesia, seperti peningkatan impor produk-produk AS, tidak cukup untuk meredam tekanan tarif. Menurut dia, sasaran Trump bukan hanya ekspor barang, melainkan juga penghapusan hambatan non-tarif seperti kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sistem pembayaran digital seperti QRIS, hingga larangan ekspor bahan mentah.
“Itu sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa diterima oleh Indonesia,” tegasnya.
Karena itu, Fadhil mendorong agar Indonesia segera memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain di luar AS, seperti BRICS, Uni Eropa, dan kawasan Timur Tengah. Diversifikasi pasar ekspor dan strategi perdagangan, katanya, harus diperluas agar Indonesia tidak bergantung pada satu mitra dagang utama, terlebih di tengah tekanan politik seperti saat ini.
“Indonesia jangan terlalu berharap banyak dengan Amerika, apalagi dengan memberikan konsesi berlebihan—setidaknya selama era Trump ini,” ujar Fadhil.
Peringatan ini disampaikan di tengah langkah diplomatik yang sedang ditempuh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ini tengah berada di Washington D.C., untuk bertemu langsung dengan pejabat Pemerintah AS guna membahas kebijakan tarif terbaru.
“Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia yang baru saja diumumkan,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.
Trump dalam surat resminya kepada Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia akan dikenakan tarif impor sebesar 32 persen, mulai 1 Agustus 2025. Tarif ini berlaku untuk seluruh produk ekspor Indonesia ke AS dan dapat ditambah apabila Indonesia mengambil langkah balasan.
Trump bahkan menyarankan Indonesia untuk memindahkan basis produksinya ke wilayah AS agar dapat dibebaskan dari tarif, sebuah usulan yang dinilai sejumlah pakar sebagai bentuk tekanan politik terselubung.
