3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti INDEF Deniey A. Purwanto menjelaskan krisis nilai tukar 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi 1998 merupakan bukti empiris yang sangat mendalam dominasi fiskal dan intervensi politik dalam kebijakan moneter secara sistematis melemahkan kepercayaan publik dan pelaku pasar. Pada akhirnya memperbesar guncangan pada perekonomian yang lebih luas.
Deniey menyampaikan pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar konstitusional bagi lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan independensi bank sentral sebagai prasyarat kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus untuk mencegah terjadinya pembiayaan defisit pemerintah yang tidak berkelanjutan dan pengabaian stabilitas harga. Deniey mengatakan berbagai kajian teoritis dan empiris menunjukkan independensi bank sentral berperan penting dalam menurunkan risk premium, memperkuat kepercayaan investor, dan menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka menengah–panjang.
"Depresiasi nilai tukar Rupiah dalam satu bulan terakhir merupakan bagian dari mekanisme penyesuaian pasar terhadap guncangan institusional yang muncul pada fase awal transisi kepemimpinan BI," ujar Deniey dalam diskusi publik bertema "Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi" di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Deniey mengatakan hal ini penunjukan kandidat eksternal dibandingkan calon internal meningkatkan ketidakpastian jangka pendek. Deniey menekankan setiap transisi kepemimpinan memiliki biaya institusional, namun biaya tersebut dapat diminimalkan apabila Bank Indonesia mampu menunjukkan konsistensi kebijakan, kesinambungan kerangka moneter, serta komitmen yang tegas terhadap independensi.
"Ketidakpastian jangka pendek dapat dipulihkan dan bahkan bertransformasi menjadi penguatan independensi dalam jangka menengah hingga panjang,” ucap Deniey.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menjelaskan kondisi fiskal menjadi penentu utama kredibilitas ekonomi sekaligus stabilitas nilai tukar Rupiah. Pelebaran defisit pada 2025 menunjukkan tekanan fiskal yang bersifat struktural dan belum sepenuhnya terselesaikan, terutama seiring meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB yang semakin membatasi ruang fiskal.
"Dalam situasi tersebut, nilai tukar berperan sebagai indikator dini risiko fiskal karena bereaksi lebih cepat dibandingkan indikator makro lainnya, mencerminkan penyesuaian portofolio investor secara real time," ujar Rizal.
Rizal mengatakan kombinasi defisit yang melebar dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat mendorong persepsi risiko, menekan pasar SBN, memicu arus keluar modal, dan pada akhirnya melemahkan Rupiah, terutama di tengah tekanan eksternal seperti suku bunga global yang tetap tinggi, penguatan dolar AS, dan volatilitas pasar keuangan global. Ke depan, konsistensi arah kebijakan moneter, kejelasan komunikasi kebijakan, serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal menjadi faktor penting untuk menopang stabilitas nilai tukar, mengingat stabilitas Rupiah pada dasarnya mencerminkan keberlanjutan fiskal.
"Stabilitas Rupiah pada dasarnya mencerminkan keberlanjutan fiskal," kata Rizal.
