1 hour ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikkan tarif sejumlah rute Transjabodetabek. Hal itu dilakukan karena beban subsidi yang ditanggung Jakarta untuk layanan transportasi umum ke daerah penyangga dinilai terlalu besar.
Pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai besaran tarif Transjabodetabek memang sudah semestinya mengalami penyesuaian. Pasalnya, tarif Transjabodetabek yang berlaku saat ini dinilai terlalu murah jika dibandingkan dengan layanan transportasi umum lainnya, seperti KRL.
"Nah, kalau menurut saya, tarif disesuaikan tidak masalah selama kompetitif dengan tarif KRL," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (6/6/2026).
Diketahui, saat ini tarif yang berlaku untuk layanan Transjabodetabek adalah Rp 3.500. Bahkan, tarif yang berlaku pada pukul 05.00 hingga pukul 07.00 hanya Rp 2.000.
Menurut peneliti senior Institut Studi Transportasi (Instran) itu, besaran tarif tersebut terlalu murah untuk layanan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga. Mengingat, tarif KRL sudah berada di atas tarif Transjabodetabek.
"Jadi, bayangkan saja, KRL Bogor-Kota saja Rp 6.000. Masa Transjakarta (Transjabodetabek--Red) Rp 3.500? Kan terlalu murah. Nah, makanya itu harus disesuaikan," kata Deddy.
Meski begitu, ia menilai penyesuaian tarif itu juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar dan keinginan bayar (ability to pay-willingness to pay/ATP-WTP) masyarakat untuk menggunakan Transjabodetabek. Menurut dia, tarif yang masih masuk akal untuk layanan Transjabodetabek berkisar antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000. Besaran tarif itu juga dinilai kompetitif dengan layanan KRL.
"Jadi masyarakat bisa memilih. Tarif sama, bisa memilih, mau menggunakan KRL atau menggunakan Transjakarta," kata dia.
Deddy menilai penyesuaian tarif itu tidak akan berdampak besar terhadap kembalinya masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Pasalnya, rata-rata pengguna layanan Transjabodetabek merupakan pekerja. Selain itu, kebanyakan juga merupakan mantan pengguna KRL.
Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai kenaikan tarif Transjabodetabek sudah mesti dilakukan, termasuk tarif Transjakarta. Pasalnya, sudah lebih dari 20 tahun tarif Transjakarta tidak pernah mengalami kenaikan.
"Layanan sejenis di daerah lain itu sudah di atas Rp 4.000. Apalagi Transjakarta sudah menggratiskan 15 kelompok masyarakat. Jadi enggak apa-apa naik," kata dia.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu menilai butuh ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan tarif layanan Transjakarta. Mengingat, wacana itu sudah lama muncul.
"Enggak masalah kok. Masyarakat masih sanggup dengan tarif misalnya Rp 5.000," kata dia.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penyesuaian tarif sejumlah rute Transjabodetabek dalam waktu dekat. Mengingat, besaran subsidi untuk 18 rute Transjabodetabek mencapai Rp 401 miliar untuk tahun anggaran 2026, atau sekitar 10 persen dari total subsidi yang diberikan untuk layanan Transjakarta sebesar Rp 4,1 triliun.
Bayu Adji P
