REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menyebut bahwa kasus premanisme yang mengganggu para investor di Indonesia telah menunjukkan penurunan signifikan. Pemerintah secara tegas memberantas praktik premanisme yang selama ini mengganggu iklim investasi nasional.
“Setiap minggu teman-teman Kapolda memberikan laporan, kondisinya sekarang sudah mulai jauh menurun,” ujar Todotua di Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Persoalan keamanan, termasuk biaya perizinan ilegal, disebutnya sebagai salah satu isu yang kerap menjadi perhatian dalam diskusi bersama para investor, baik domestik maupun asing.
“Karena kita bicara investasi secara tegas, saat melakukan road show ke luar negeri dan bertemu investor, hal-hal seperti ini yang selalu jadi bahan pembicaraan,” ungkapnya.
Salah satu kasus yang disoroti Todotua adalah pemalakan proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) senilai Rp 5 triliun, yang diduga melibatkan unsur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon dan sejumlah organisasi masyarakat.
Menurutnya, proses hukum terhadap kasus tersebut tengah berjalan, dan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kapolda setempat untuk menjaga kondisi tetap kondusif.
Lebih lanjut, Todotua menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti setiap laporan terkait premanisme. Ia mengingatkan bahwa praktik pemerasan seperti ini dapat membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia.
“Kita bisa hitung, biaya dari premanisme dan perizinan ilegal ini bisa mencapai 15 sampai 20 persen. Bagaimana orang mau berinvestasi di negara kita kalau kondisinya seperti itu,” tegasnya.
Proyek PT CAA masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025.
Proyek ini juga termasuk dalam agenda hilirisasi industri petrokimia yang didorong pemerintah, dengan potensi nilai ekspor mencapai Rp 35–40 triliun hingga 2040.
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi di Provinsi Banten pada kuartal I 2025 mencapai Rp 31,1 triliun.
Tiga sektor penyumbang terbesar adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 4,8 triliun; industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp 4,1 triliun; serta industri kimia dan farmasi sebesar Rp 3,7 triliun.
sumber : ANTARA