3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Pihak berwenang Yordania telah memperoleh keuntungan yang signifikan dari pengawasan pengiriman bantuan internasional ke Jalur Gaza, selama perang Israel melawan Hamas yang sedang berlangsung di daerah kantong Palestina yang terkepung, demikian yang diketahui Middle East Eye.
Sebuah sumber mengatakan, Organisasi Amal Hashemite Yordania (JHCO), badan resmi yang mengawasi bantuan kemanusiaan ke Gaza, telah berkoordinasi dengan pihak berwenang Israel untuk bertindak sebagai satu-satunya saluran bagi bantuan yang melewati Yordania.
Middle East Eye melaporkan pada Kamis (8/5/2025), berbicara dengan sumber dari organisasi bantuan internasional dan orang-orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang operasi JHCO. Seorang sumber mengatakan, sebagian besar bantuan yang dikaitkan dengan JHCO sebenarnya berasal dari pemerintah asing dan LSM, baik Yordania maupun internasional. Sementara sumbangan langsung dari negara Yordania dapat diabaikan.
Pihak berwenang Yordania telah meminta 2.200 dolar AS atau sekitar Rp 36,3 juta untuk setiap truk bantuan yang memasuki Gaza, menurut dua sumber LSM dan dua orang lain yang mengetahui skema tersebut. Biaya tersebut, menurut informasi yang diberikan oleh JHCO kepada organisasi bantuan, dibayarkan langsung ke Angkatan Bersenjata Yordania.
Selain itu, Yordania telah mengenakan biaya antara 200 ribu atau sekitar Rp 3,3 miliar dan 400 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6,6 miliar, per pengiriman bantuan melalui udara di Gaza, kata sumber tersebut.
Sekitar 200 ribu dolar AS dikenakan biaya untuk setiap pengiriman bantuan secara acak, dan 400 ribu dolar AS untuk misi yang ditargetkan, meskipun setiap pesawat membawa kurang dari setengah truk bantuan. Sumber mengatakan Yordania telah memperluas infrastruktur logistiknya sebagai respons terhadap peningkatan pendapatan dari operasi bantuan.
Menurut sumber Middle East Eye, Kerajaan Yordania tersebut baru-baru ini memperoleh 200 truk bantuan baru melalui hibah asing dan sedang membangun depot penyimpanan yang lebih besar yang didukung PBB untuk mengantisipasi peningkatan pengiriman berdasarkan pengaturan internasional baru.
Middle East Eye telah meminta komentar dari Kementerian Luar Negeri Yordania, angkatan bersenjata, dan JHCO. Tetapi, mereka semua tidak memberikan tanggapan hingga saat berita ini diterbitkan.
