1 hour ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, KOTA DEPOK -- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi akses jalan menuju SMK Negeri 4 Kota Depok yang dinilai belum memadai dan berdampak pada terhambatnya pembangunan fasilitas pendidikan.
Komisi V menegaskan, pembangunan sekolah harus dirancang secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada gedung, tetapi juga aksesibilitas, aspek keamanan lokasi, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Sorotan tersebut mengemuka saat Komisi V melakukan kunjungan kerja dan monitoring sarana prasarana sekolah, Selasa (10/2/2026). Dari hasil peninjauan, akses masuk ke lingkungan sekolah berupa jalan tanah yang sempit dan belum mendukung mobilitas alat berat.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Hasbullah Rahmat, mengatakan kondisi itu memperlambat proses pembangunan gedung sekolah.
“Perencanaan gedung sekolah belum dibarengi dengan perencanaan sarana dan prasarana pendukung seperti akses jalan. Akibatnya, meskipun gedung sudah dibangun, penggunaannya justru terhambat,” ujar Hasbullah.
Ia menjelaskan, pembangunan gedung sekolah yang berlangsung sejak 2020 hingga 2025 seharusnya diiringi dengan penyediaan akses jalan yang layak. Namun hingga kini, kendaraan besar kesulitan menjangkau lokasi karena jalan hanya dapat dilalui kendaraan kecil.
“Dengan akses yang sempit seperti ini, alat berat sulit masuk. Kondisi itu membuat proses pembangunan melambat dan target penyelesaian mundur,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hasbullah menyarankan pembelian lahan tambahan sekitar 3.000 meter persegi guna membuka akses jalan yang lebih representatif sekaligus menghadirkan pintu gerbang sekolah yang memadai.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi melalui satu pintu di Kantor Cabang Dinas (KCD), agar pembangunan gedung dan sarana pendukung dirancang dalam satu paket kebijakan.
Selain itu, Komisi V mendorong agar proses tender dimulai lebih awal, yakni satu hingga dua bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Langkah ini dinilai penting agar proyek tidak melampaui tahun anggaran dan fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan.
“Kalau perencanaan dan tender dimulai lebih awal, sekolah bisa langsung digunakan pada tahun berikutnya tanpa harus menunggu sampai dua tahun anggaran,” pungkas Hasbullah.
