3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Besaran dividen yang disetorkan perusahaan produsen minuman keras PT Delta Djakarta Tbk tahun ini merosot tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kebiasaan anak-anak muda yang beralih ke konsumsi kopi ketimbang miras dijadikan salah satu alasannnya.
Dalam satu dekade belakangan, dividen yang disetorkan PT Delta ke Pemprov Jakarta memuncak pada 2018 lalu pada angka Rp 100,47 miliar. Angka itu terus anjlok menjadi Rp 81,98 miliar pada 2019, dan Rp 52,5 miliar pada 2020.
Angka dividen sempat naik mencapai Rp 63,06 miliar pada 2021 dan Rp 68,31 miliar lada 2022. Namun, akhirnya anjlok lagi pada 2023 menjadi Rp 59,06 miliar dan akhirnya terjun bebas jadi Rp 35,15 miliar pada 2024.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengatakan Pemprov Jakarta telah memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta sejak 1964. Dalam perjalanannya, perusahaan bir itu disebut pernah memberikan dividen mencapai Rp 100 miliar kepada Pemprov Jakarta pada 2018. Namun, dividen yang diberikan PT Delta Djakarta mengalami tren penurunan.
"Tentunya tadi disampaikan juga kan, (PT Delta Djakarta) sudah memberikan dividen kurang lebih sampai dengan Rp 36 miliar ya ke kita," kata dia, Selasa (27/1/2026).
Menurut dia, jajaran manajemen PT Delta Djakarta memberikan penjelasan bahwa perusahaan mengalami tren penurunan penjualan. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penjualan turun, salah satunya adalah perubahan tren di kalangan anak muda yang kini lebih memilih minum kopi ketimbang bir.
Selain itu, saat ini juga banyak bermunculan industri kecil yang memproduksi minuman keras dengan kadar alkohol yang lebih tinggi. Namun, harga yang ditawarkan lebih murah.
Nova justru mendorong PT Delta Djakarta untuk menciptakan peluang untuk penguasaan pasar. Ia menilai PT Delta Djakarta harus meningkatkan berbagai kegiatan agar bisa melakukan ekspansi pasar.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melepas kepemilikan saham di PT Delta Djakarta. Alasannya, pemerintah tidak pantas memiliki saham di perusahaan bir, yang notabene memberikan banyak dampak negatif untuk warga.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Jakarta, M Taufik Zoelkifli alias MTZ menawarkan tiga opsi yang dapat dilakukan Pemprov Jakarta terkait kepemilikan saham di PT Delta Djakarta. Opsi pertama, Pemprov Jakarta bisa tetap mempertahankan saham itu dengan mendorong perbaikan kinerja perusahaan agar makin menguntungkan.
"Ya jadi kita status quo. Ya oke nggak apa-apa kita punya saham, kemudian kita rapat di DPRD, bagaimana supaya kinerja dari perusahaan makin bagus, kemudian nilai perusahaan makin tinggi gitu ya," kata dia saat rapat bersama PT Delta Djakarta di Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Selasa (27/1/2026).
