2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penyusutan ekosistem mangrove di sejumlah wilayah pesisir Jawa Tengah. Tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan menjadi faktor dominan selain perubahan alami lingkungan.
Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Ditjen Penataan Ruang Laut KKP Amehr Hakim mengatakan, kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah memulai pengelolaan karbon biru di Jawa Tengah pada 2026. Sebanyak 16 kabupaten dan kota dipetakan sebagai lokasi prioritas pengembangan.
Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Jepara, Pati, Rembang, Cilacap, Kebumen, Purworejo, serta Kota Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Semarang.
Amehr menjelaskan, penetapan lokasi didasarkan pada analisis perubahan luasan mangrove dalam kurun 10 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan tren penurunan luasan mangrove di sebagian besar wilayah pesisir Jawa Tengah.
“Kami membandingkan kondisi eksisting dengan citra 10 tahun ke belakang. Rata-rata mangrove mengalami penurunan luasan,” kata Amehr seusai memimpin konsultasi penetapan lokasi karbon biru di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Selasa (27/1/2026).
Lahan mangrove yang mengalami penyusutan akan menjadi sasaran utama rehabilitasi dalam program karbon biru KKP. Menurut Amehr, penyebab penyusutan berasal dari faktor alam dan aktivitas pembangunan pesisir.
“Selain faktor alami, alih fungsi lahan dan pembangunan di kawasan pesisir juga berkontribusi terhadap berkurangnya mangrove,” ujarnya.
Data KKP menunjukkan, luas mangrove di Jawa Tengah pada 2024 diperkirakan mencapai 16.102 hektare. Angka tersebut masih jauh di bawah potensi habitat mangrove yang mencapai sekitar 42.862 hektare.
Amehr menambahkan, pengelolaan karbon biru mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Pada tahap awal, KKP akan fokus pada penanaman dan rehabilitasi mangrove serta padang lamun.
“Hasil analisis menunjukkan sekitar 14 ribu hingga 17 ribu hektare di Jawa Tengah berpotensi dikembangkan sebagai lokasi karbon biru,” kata Amehr.
Dengan luasan tersebut, KKP memperkirakan penanaman puluhan juta batang mangrove di tiga klaster utama, yakni Pantura Barat, Pantura Timur, dan pesisir selatan Jawa Tengah. Lokasi pilot project diproyeksikan berada di Batang, Semarang, dan Demak.
Selain fungsi ekologis, rehabilitasi mangrove dinilai memberi manfaat perlindungan pesisir dari abrasi dan banjir rob. Amehr mengatakan, mangrove berperan sebagai penahan alami gelombang laut.
“Ekosistem mangrove melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan banjir. Rehabilitasi ini menjadi bagian dari upaya penguatan ketahanan pesisir,” ujarnya.
KKP juga menilai pengelolaan mangrove berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui pengembangan usaha perikanan dan produk turunan. Selain itu, jasa serapan karbon dari mangrove dapat masuk dalam skema perdagangan karbon.
Secara nasional, luas mangrove Indonesia mencapai sekitar 3,5 juta hektare. Namun, Amehr menegaskan hanya kawasan yang memenuhi metodologi dan berstatus clear and clean yang dapat masuk dalam perdagangan karbon.
“Setelah penetapan lokasi, kami akan melanjutkan dengan studi kelayakan untuk memastikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan,” kata Amehr.
