4 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Badan Informasi Geospasial (BIG) memfokuskan alokasi anggaran BIG 2027 untuk mengeksekusi proyek pemetaan strategis berskala raksasa. Total pagu anggaran yang diterima lembaga ini mencapai Rp2,46 triliun untuk tahun depan, dengan porsi terbesar diserap oleh proyek administrasi pertanahan terpadu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BIG, Mohamad Arief Syafi'i, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, mengungkapkan bahwa proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) atau Proyek Administrasi Pertanahan dan Perencanaan Tata Ruang Terpadu menjadi prioritas utama. Proyek yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari Bank Dunia ini menelan alokasi dana hingga Rp2,2 triliun, mencakup sekitar 89,32 persen dari total anggaran lembaga.
"Kami ditugaskan untuk menyediakan peta dasar skala besar 1:5.000 seluruh wilayah Indonesia melalui proyek ini," kata Arief.
Pemetaan Giant Sea Wall dan Mitigasi Bencana
Selain proyek ILASPP, BIG juga mengalokasikan anggaran spesifik untuk mengeksekusi arahan Presiden. Salah satu yang menonjol adalah anggaran sebesar Rp12,47 miliar untuk memetakan wilayah lautan dan pantai utara Jawa. Pemetaan ini bertujuan mendukung rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
"Tahun 2027 sesuai dengan lokasi prioritas, kami akan memetakan lokasi di Cirebon dan Brebes. Jadi ini peta dasarnya terintegrasi antara darat dengan laut, sehingga nanti kita bisa simulasikan ketika ada air dari darat, kemudian ada penurunan muka tanah di pantai, ini banjir akan kemana atau mana-mana area-area yang tergenang," ujar Arief menjelaskan.
Geotagging untuk Pengentasan Kemiskinan
Di luar urusan infrastruktur, BIG mengalokasikan Rp2 miliar untuk menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 terkait pengentasan kemiskinan. Dana tersebut akan digunakan untuk melakukan geotagging atau penandaan koordinat lokasi tempat tinggal masyarakat miskin yang difokuskan di Sulawesi Selatan.
"Jadi nanti data masyarakat miskin tidak hanya diketahui jumlahnya di satu wilayah, tapi sebarannya di mana mereka tinggal itu sudah by location, by koordinat nantinya," ucap Arief.
Anggaran operasional BIG tahun depan juga diarahkan untuk memverifikasi ulang lahan sawah di seluruh Sulawesi sebesar Rp1,5 miliar guna menghitung kepastian luas lahan dan kapasitas panen nasional. Selain itu, penyelesaian sengketa batas darat negara antara Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste juga menjadi perhatian dengan alokasi dana mencapai Rp7,10 miliar.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
