Bandung Masih di Persimpangan Jalan, Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Wali Kota

REPUBLIKA.CO.ID, Setahun sudah Bandung kembali memiliki wali kota definitif di bawah kepemimpinan Farhan Erwin. Harapan publik saat itu begitu besar: perubahan nyata, percepatan pembenahan kota, dan lahirnya inovasi untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini membelit Kota Bandung.

Namun setelah satu tahun berjalan, pertanyaan publik semakin menguat: di mana gebrakan yang dijanjikan?

Bandung hari ini seperti berada di persimpangan jalan. Kota Bandung  sebagai Ibu kota Jawa Barat yang telah berkembang menjadi kota metropolitan dengan core business menurut RTRW sebagai kota jasa dan perdagangan memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi (high density).

Dilihat dari letak geografis Bandung berada di cekungan. Dari perspektif fisik lingkungan, kota ini terakumulasi dan terpusat dan potensial terjadi degradasi lingkungan apabila tidak dikelola dengan arif yang dapat mempengaruhi ekosistem perkotaan di Kota Bandung.

Sebagai kota jasa dan perdagangan banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan seperti  ekonomi kreatif, digitalisasi dan teknologi, pusat pendidikan dan tempat terjadinya transaksional ekonomi  dan pariwisata. Namun secara faktual di lapangan masalah perkotaan  justru semakin kompleks  seperti  masalah sampah yang menumpuk di beberapa titik dan ruas jalan, kemacetan lalulintas, kerusakan jalan hingga banjir yang terus berulang.

Hal ini kalau dibiarkan dan tidak dibenahi dengan sistem pengelolaan yang baik maka akan menciptakan kesemrawutan kota Bandung sebagai etalase Jawa Barat. Selain itu, akan ada penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup masyarakatnya.

Peran Pemerintah Kota Bandung harus bisa mencerminkan kinerja dengan good government nya melalui tatakelola yang professional agar good governance sebagai pelayanan publik dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Masalah Sampah: Krisis Tanpa Inovasi

Persoalan sampah menjadi isu paling krusial. Pasca-penutupan sementara TPA Sarimukti dan larangan penggunaan insinerator mini oleh Kementerian Lingkungan Hidup, belum terlihat solusi alternatif yang konkret dan berkelanjutan.

Inisiatif rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah dibentuknya Petugas Gaslah (Petugas Pengolah Sampah)  yang mengerahlan 1546 orang. Namun, hasil pengawasan di lapangan relatif tidak ada perubahan yang signifikan bahkan sampah kian menumpuk di berbagai tempat bahkan roda-roda sampah sampai disimpan di pinggir jalan.

Hal ini selain menimbulkan polusi juga berpengaruh pada kemacetan lalulintas. Sebab, sarana jalan jadi semakin sempit. Hal ini juga berpengaruh pada para pejalan kaki karena bau nya sangat menyengat dan akan berpengaruh pada kesehatan  masyarakat.

Artinya masalah sampah ini akan memberikan efek domino bagi kepentingan yang lain. Selain itu sistem daur ulang dengan konsep 3R masih belum efektif, edukasi pengurangan sampah dari sumber belum masif, dan inovasi teknologi pengolahan sampah belum menjadi prioritas utama.

Sudah saatnya Pemerintah Kota Bandung mengembangkan sistem pengelolaan sampah menjadi green economi yang memiliki manfaat multiplier effect dimana target dari sistem pengelolaan sampah tersebut menjadi zero waste. Tentunya hal ini perlu  langkah-langkah strategis melalui rencana aksi yang dapat di implementasikan secara konkrit dan terukur. Sebab, tanpa kebijakan strategis maka krisis ini bisa menurunkan degradasi lingkungan yang  menjadi ancaman ekologis serius bagi keberlanjutan kota Bandung.