2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengaku akan merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rosan menyebut jumlah BUMN—baik induk perusahaan maupun anak, cucu, hingga cicit usaha—saat ini terlalu gemuk.
“Saat ini tahu tidak, berapa banyak BUMN yang ada di Indonesia? Kita pikir awalnya sekitar 800, tetapi ternyata dalam kenyataannya berkembang terus di 12 sektor dan kini mencapai hampir 1.044,” ujar Rosan dalam acara HIPMI–Danantara Indonesia Business Forum 2025 bertajuk “Berdikari Bersama Danantara Menuju Indonesia Emas 2045” di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Rosan mengaku sedang menyisir daftar BUMN yang akan dikonsolidasikan, baik melalui merger maupun likuidasi. Ia menargetkan jumlah BUMN dalam lima tahun ke depan hanya berkisar 230–340 perusahaan.
“Kita tidak bicara jumlah, kita bicara kualitas. Saya juga bilang, kalau di kita bukan bicara hanya profit and loss, tetapi juga sumber daya manusia,” ucap Rosan.
Ia menyampaikan kehadiran Danantara merupakan momentum besar dalam penataan perusahaan pelat merah. Meski baru dibentuk pada tahun ini, Rosan mengatakan Danantara mengantongi total aset senilai satu triliun dolar AS, menjadikannya sovereign wealth fund kelima terbesar di dunia.
“Yang paling penting, kita konsolidasi, kita optimalkan aset, kita create more value, itu salah satu tugasnya,” kata Rosan.
Rosan menambahkan, peningkatan kinerja BUMN ke depan juga akan ditopang oleh aturan baru terkait dividen yang selama ini disetor ke negara melalui Kementerian Keuangan. Dalam UU BUMN terbaru, seluruh dividen dapat digunakan Danantara untuk berinvestasi.
“Dividen kita tahun ini, walaupun diterima secara bertahap, mencapai sekitar Rp140 triliun. Kalau dikalikan lima, nilainya mencapai Rp750 triliun dalam lima tahun ke depan, dan itu semuanya dana ekuitas, belum leverage,” tutur Rosan.
Dengan modal tersebut, Rosan meyakini kehadiran Danantara dapat menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Ia juga berkomitmen memberantas praktik negatif di lingkungan BUMN.
Rosan menghapus pemberian bonus atau tantiem kepada seluruh komisaris BUMN. Ia menilai tantiem tersebut kerap menjadi celah munculnya praktik negatif di tubuh perusahaan pelat merah.
Menurut Rosan, skema tersebut mendorong terjadinya window dressing atau manipulasi laporan keuangan agar tampak memiliki profit tinggi, sehingga berdampak pada besaran tantiem yang diterima komisaris.
“Tahun depan saya akan melakukan koreksi terhadap beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar. Tidak ada lagi di BUMN yang mempercantik buku atau kelihatan profitnya besar, tapi ketika bagi dividen mesti pinjam duit dulu ke bank,” tegas Rosan.
