2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Pelapor Khusus Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Marzuki Darusman angkat suara soal keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP). Ia berharap, polemik di masyarakat mampu mendorong Indonesia menjadi anggota paling kritis di dalam BoP.
Karena sudah telanjur bergabung, Indonesia harus menyiapkan upaya bernegosiasi, dan berdiplomasi sekuat mungkin dari dalam. "Suara aspirasi yang menolak itu (Indonesia gabung BoP) itu harus diperdengarkan di dalam (BoP) agar supaya Indonesia bisa mengatakan kepada Trump, ‘bahwa kalau ini tidak sesuai dengan pandangan dan aspirasi masyarakat saya di Indonesia, dan tidak sesuai juga seperti yang diharapkan oleh rakyat Palestina, kami (Indonesia) terpaksa mundur’,” ujar Marzuki saat dihubungi Republika dari Jakarta, Rabu (4/2/2026). .
“Polemik ini (Indonesia gabung BoP) sebetulnya bagus, baik, dan sehat, membuat perdebatan ini menjadi terbuka, dan membuat kita, juga orang-orang bisa semakin lebih paham, dan mengerti apa permasalahannya” kata Marzuki menambahkan. Banyak kalangan yang memang menilai keputusan Presiden Prabowo membawa Indonesia masuk ke dalam BoP untuk bisa tampil lebih agresif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
Namun begitu, menurut Marzuki, lebih banyak yang menyampaikan skeptisme dan tajam mengkritisi keputusan Indonesia ambil bagian dalam Dewan Perdamaian untuk Gaza bikinan Trump itu. Menurut Marzuki partisipasi Indonesia dalam membela Palestina di kancah internasional selama ini sebetulnya sudah mapan teruji kuat memengaruhi geopolitik. Sekalipun kata Marzuki pengaruh diplomasi itu tanpa perlu ikut-ikutan dan bergabung ke dalam keanggotaan wadah khusus non-PBB seperti BoP bikinan Trump itu.
Namun sebaliknya menurut Marzuki, ada semacam pemikiran geopolitik yang muncul dari Presiden Prabowo untuk menghendaki Indonesia harus terlibat langsung dalam setiap permasalahan Palestina sehingga mengharuskan masuk ke dalam BoP meskipun wadah itu tak punya mandat internasional.
“Jadi ada dua kelompok. Satu yang memberikan harapan. Dan kelompok satu lainnya, yang lebih kritis menyoroti BoP ini,” kata Marzuki. Tetapi menurut mantan jaksa agung itu, di antara dua kubu yang mendukung dan menolak itu menyimpan pertanyaan sama.
“Apakah BoP ini sesuai dengan aspirasi rakyat di Indonesia yang selama ini selalu mendukung Palestina? Dan pertanyaan paling penting juga, apakah BoP ini akan sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina?,” tanya Marzuki.
Dua pertanyaan tersebut, kata Marzuki merupakan realitas politik yang semestinya menjadi amunisi dalam bernegosiasi dan berdiplomasi yang kuat bagi Indonesia yang sudah terlanjur menandatangani keputusan bergabung dengan BoP tersebut. Indonesia, kata Marzuki, harus menjadi negara anggota yang paling galak dan kritis di dalam menyikapi semua keputusan BoP agar sesuai dengan harapan Palestina terbebas dari penjajahan.
Marzuki meyakini, ketika kekuatan negosiasi dan diplomasi itu berujung balik kanan dari BoP, keputusan tersebut tetap memberikan penghormatan yang tinggi terhadap Indonesia dalam komitmennya untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina.
“Jadi sekarang, karena kita sudah memutuskan di dalam (gabung BoP), kita seharusnya sudah di fase bagaimana memperkuat posisi negosiasi kita dalam berdiplomasi di dalam BoP itu agar sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia, dan sesuai dengan aspirasi rakyat Palestina. Dan Indonesia harus memperdengarkan suara-suara itu nantinya di dalam Board of Peace itu,” ujar Marzuki.
“Karena satu-satunya jalan untuk memperkuat posisi Indonesia di dalamnya (BoP) adalah bahwa, ada penolakan dari rakyat Indonesia untuk masuk ke dalam BoP itu, dan itu harus diperdengarkan sebagai bagian dari aspiras rakyat," ujarnya.
Selain itu ada aspirasi rakyat Palestina yang juga harus diperdengarkan oleh Indonesia di dalam Board of Peace itu. Dengan begitu, barulah posisi Indonesia relevan dalam menjalankan kiprahnya. "Kalau tidak, Indonesia hanya akan menjadi bagian dari rencana Trump dan si Netanyahu saja,” sambung Marzuki.
