3 hours ago
4
Pasien Palestina berkumpul di dalam Rumah Sakit Bulan Sabit Merah Palestina di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, sebelum menuju penyeberangan Rafah, 2 Februari 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO— Mayor Jenderal Samir Faraj, mantan Kepala Departemen Urusan Moral Angkatan Bersenjata Mesir, menggambarkan perilaku Israel dalam kasus pembukaan perlintasan Rafah sebagai keji.
Dia menegaskan Tel Aviv secara sistematis berusaha menggagalkan segala upaya kemanusiaan atau politik yang berkaitan dengan Jalur Gaza.
Hal ini dengan memberlakukan pembatasan dan komplikasi yang pada dasarnya bertujuan untuk memaksa rakyat Palestina mengungsi.
Dalam pernyataannya kepada Aljazeera, dikutip Selasa (3/2/2026), Faraj mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian dan tidak berupaya menerapkan perjanjian perdamaian.
Dia menunjukkan, pembukaan perlintasan Rafah seharusnya dilakukan pada tahap pertama dari kesepakatan, tetapi Israel menundanya hingga tahap kedua dan mengaitkannya dengan masalah lain seperti pertukaran jenazah dan sandera.
Dia menjelaskan, Netanyahu pada awalnya mencoba memaksakan pembukaan perlintasan hanya satu arah. Hal ini memungkinkan warga Palestina keluar dari Gaza tanpa kembali.
Namun opsi ini ditolak mentah-mentah oleh Mesir, karena dianggap sebagai awal dari kebijakan pemindahan penduduk yang sejak awal telah dinyatakan oleh Kairo sebagai garis merah.
Dia menambahkan bahwa Israel kemudian mengajukan gagasan untuk membuat pos pemeriksaan alternatif dengan nama "Rafah 1" guna menghindari perjanjian pos pemeriksaan yang dicetuskan pada 2005 lalu.
Namun, posisi Mesir sangat tegas dalam mempertahankan perjanjian yang menetapkan adanya Otoritas Palestina dan unsur Uni Eropa di pihak Palestina, yang telah terwujud dengan masuknya tim Palestina dan kedatangan misi Uni Eropa.
Mengenai mekanisme kerja, Faraj menegaskan visi Mesir didasarkan pada prinsip satu lawan satu, yaitu jumlah orang yang masuk dari Mesir sama dengan jumlah orang yang keluar dari Gaza.
sumber : Antara
