1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Inklusi keuangan syariah di Indonesia masih tertahan di kisaran 13 persen, meski tingkat literasi sudah melampaui 40 persen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepakat mempercepat langkah nyata untuk menutup kesenjangan tersebut.
Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan kedua lembaga di Kantor OJK, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2026), sekaligus menjadi ajang pengurus baru DSN-MUI memperkuat kerja sama dan memaksimalkan nota kesepahaman MUI-OJK tahun 2024.
Ketua DSN-MUI KH Cholil Nafis menegaskan, penguatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen menjadi prioritas agar tidak hanya memahami aspek syariah, tetapi juga ekonomi dan industri.
“Kami kemarin berjumpa dengan OJK. Pertama, silaturahim, karena kita pengurus baru di Dewan Syariah Nasional, sehingga lebih mengakrabkan hubungan kami kalau kita sudah saling kenal dan tatap muka. Yang kedua, kita berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama kita. Karena kita sudah pernah ada MOU pada tahun 2024 lalu antara MUI dengan OJK, sehingga kita ingin memaksimalkan MOU itu,” kata Cholil Nafis kepada Republika, Selasa (3/2/2026).
Cholil Nafis menyoroti jurang antara literasi dan inklusi yang dinilai menjadi tantangan utama pengembangan ekonomi syariah. Keduanya sepakat mendorong peningkatan inklusi karena capaian literasi belum berbanding lurus dengan penggunaan layanan keuangan syariah.
“Jadi literasinya di atas 60 persen, tapi inklusinya enggak lebih dari 13 persen, ya enggak sampai 20 persen. Jadi kami ingin meningkatkan inklusinya. Mungkin di antaranya adalah linked antara ekosistemnya. Antara keuangan syariah dengan praktik lapangan, dan industri halal, itu nanti bisa linkage sehingga bisa meningkatkan inklusi ekonomi syariah,” ujarnya.
Dari OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Ketua Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) Dian Ediana Rae menekankan kolaborasi harus menghasilkan dampak terukur bagi perekonomian syariah.
“Kerja sama yang nyata untuk mewujudkan dan mendorong perekonomian serta keuangan syariah lebih baik lagi ke depannya,” kata Dian Ediana Rae.
Kedua pihak sepakat memperkuat integrasi ekosistem syariah, mulai dari perbankan hingga industri halal, agar potensi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dapat terealisasi tanpa terhambat rendahnya inklusi.
