1 hour ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) RI merespons kalangan guru honorer madrasah yang mendesak pengangkatan jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI Fesal Musaad, pemerintah memberi perhatian kepada seluruh guru honorer, baik yang belum maupun yang sudah memperoleh sertifikasi guru.
Bagi guru honorer yang belum tersertifikasi, lanjut Fesal, Kemenag RI tetap memberikan afirmasi. Di sepanjang tahun 2025, pemerintah menggelontorkan Rp640 miliar untuk insentif bagi 427.200 guru non-pegawai negeri sipil (PNS). Masing-masing orang menerima Rp250 ribu per bulan.
“Kita usulkan ke depan insentif ini naik menjadi Rp 400 ribu, tentu melalui pembahasan lintas kementerian,” ujar Fesal Musaad kepada Republika saat ditemui di kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/1/2026).
Selain itu, sambung dia, guru non-aparatur sipil negara (ASN) yang mengajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) juga menerima tunjangan khusus, yakni Rp16 juta per tahun. Ini telah disalurkan kepada sebanyak 8.613 guru dengan total anggaran sekitar Rp102 miliar.
Menanggapi tuntutan pengangkatan massal guru honorer menjadi PPPK, Fesal menegaskan, skema pengangkatan mesti dilakukan secara bertahap.
“Saat ini, sudah hampir 49 ribu guru madrasah diangkat sebagai PPPK. Artinya, negara tidak abai. Tapi, pengangkatan tidak bisa serta-merta karena ada regulasi dan kemampuan fiskal,” jelasnya.
Ia menyebut, Kemenag RI terus melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal itu agar regulasi dari pemerintah pusat dapat lebih mengakomodasi guru madrasah swasta.
Selain masalah kesejahteraan guru, Direktorat GTK juga berfokus pada profesionalisme mereka. Menurut Fesal, saat ini masih terdapat 30.609 guru madrasah yang belum berkualifikasi S1. Untuk itu, Kemenag mengusulkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Pada sisi kompetensi, guru madrasah juga diperkuat melalui STEAM, coding, dan kecerdasan buatan (AI). Kemudian, Kemenag juga melakukan Penguatan Bahasa Inggris, bekerja sama dengan British Council. Menurut Fesal, pihaknya juga menggencarkan Pendidikan vokasi, termasuk rencana transformasi madrasah aliyah negeri (MAN) menjadi madrasah aliyah kejuruan negeri (MAKN).
Tak hanya itu, Kemenag juga mendorong kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi, yang menanamkan nilai cinta Tuhan, sesama, lingkungan, ilmu pengetahuan, dan tanah air.
“Agama harus hadir menjaga bumi. Ini legacy Pak Menteri Agama,” ujar Fesal.
Program selanjutnya daru Direktorat GTK adalah digitalisasi layanan, mulai dari penilaian kinerja berbasis digital, MAGIS (Madrasah Digital Supervision), hingga platform pengembangan profesi berkelanjutan.
Untuk perlindungan, Kemenag juga menanggung BPJS Ketenagakerjaan bagi 181.582 guru non-ASN, serta menyiapkan regulasi dan aplikasi pengaduan hukum bagi guru madrasah.
Fesal menegaskan, seluruh langkah tersebut merupakan komitmen bersama Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag Prof Kamaruddin Amin, dan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Prof Amin Suyitno untuk memuliakan guru madrasah.
“Pendidikan bermutu tidak mungkin lahir tanpa guru yang sejahtera dan profesional. Mayoritas guru madrasah memang swasta, tapi negara tetap hadir,” ucapnya.
