2 hours ago
3
Oleh : Mega Oktaviany (Sekretaris Bidang I DPP IAEI)
REPUBLIKA.CO.ID, Sebuah grafik viral dari Visual Capitalist baru-baru ini menyentak kesadaran kolektif kita. Dalam proyeksi ekonomi global tahun 2025, Indonesia bertengger di peringkat ke-17 dunia, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai $1,4 Triliun. Angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah pernyataan geopolitik. Indonesia berdiri di atas Arab Saudi ($1,3T), Belanda ($1,3T), dan Polandia ($1,0T).
Namun, di balik euforia angka-angka makro ini, tersimpan sebuah pertanyaan yang menggelisahkan, jika tidak bisa disebut ironis, bagi para pemangku kepentingan Ekonomi dan Keuangan Syariah di tanah air: Jika ekonomi kita sudah sebesar ini, mengapa "jiwa" ekonominya belum sepenuhnya syariah?
Kenaikan peringkat ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah validasi pasar. Di sisi lain, ia adalah "tamparan keras" bagi ekosistem syariah yang masih berjalan tertatih-tatih mengejar pangsa pasar (market share) yang tak kunjung menyentuh dua digit secara signifikan.
Paradoks "Konsumen Sultan, Produsen Hamba"
Data $1,4 Triliun tersebut mengonfirmasi bahwa Indonesia memiliki kelas menengah Muslim dengan daya beli raksasa. Namun, mari kita bedah strukturnya. PDB kita ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang sangat besar. Dalam konteks industri halal, ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang berbahaya, yaitu Raja Konsumen, tapi Kerdil sebagai Produsen.
Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 secara konsisten menempatkan Indonesia di peringkat atas sebagai konsumen produk halal, namun kita sering absen di 10 besar negara pengekspor produk halal global. Ironi terbesar terpampang nyata, bahwa Brazil dan Australia masih menjadi raja daging halal dunia, sementara Korea Selatan dan Jepang menginvasi pasar kosmetik dan pariwisata ramah Muslim kita.
Dengan PDB $1,4 Triliun, Indonesia seharusnya tidak lagi sekadar menjadi target pasar labelisasi halal. Posisi ekonomi ke-17 dunia memberikan kita bargaining power untuk mendikte rantai pasok global. Ekonomi syariah Indonesia harus berhenti bicara tentang "sertifikasi halal" sebagai benteng pertahanan defensif, dan mulai bicara tentang industrialisasi halal sebagai strategi ofensif. Jika $1,4 Triliun itu hanya diisi oleh transaksi produk impor yang dilabeli halal, maka ekonomi syariah gagal menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
Raksasa Ekonomi, Bank Syariah "Kerdil"?
Melihat Indonesia berada di atas Arab Saudi ($1,3T) dalam grafik tersebut memicu perenungan serius di sektor keuangan. Arab Saudi memiliki sistem perbankan di mana aset syariah mendominasi pasar domestik. Di Indonesia? Pangsa pasar perbankan syariah masih berkutat di angka psikologis 7-8% (per data OJK terakhir).
Ada disconnect (ketidaksambungan) yang fatal di sini. Ekonomi tumbuh menjadi $1,4 Triliun, yang berarti ada kebutuhan pembiayaan infrastruktur, manufaktur, dan hilirisasi yang masif. Namun, industri keuangan syariah kita, meskipun sudah melahirkan megabank seperti BSI, masih sering dianggap sebagai pelengkap, bukan mesin utama.
PDB $1,4 Triliun membutuhkan financial deepening yang serius. Pasar modal syariah dan Sukuk Negara memang tumbuh pesat, namun seringkali ini didorong oleh kebutuhan fiskal negara (deficit financing), bukan murni dari gairah sektor swasta korporasi untuk beralih ke instrumen syariah.
Ekonomi Syariah harus menjawab tantangan ini, bagaimana aset syariah bisa membiayai proyek strategis nasional (PSN) yang menopang angka $1,4 Triliun tersebut? Jika pertumbuhan ekonomi kita dibiayai oleh utang berbasis bunga (riba) dan investasi asing non-syariah, maka kerapuhan fundamental akan tetap mengintai. Ekonomi syariah menawarkan risk-sharing dan asset-based financing yang lebih tahan krisis, namun narasi ini belum cukup kuat "dijual" kepada para konglomerasi yang menyumbang porsi besar PDB kita.
