3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan proyek pengelolaan karbon biru di Jawa Tengah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Program ini akan diawali dengan penanaman dan rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir yang dinilai memiliki potensi serapan karbon tinggi.
Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Amehr Hakim mengatakan, Jawa Tengah menjadi lokasi awal pengembangan karbon biru karena memiliki ekosistem pesisir yang relatif lengkap, terutama mangrove dan lamun.
“Untuk potensi karbon biru, khususnya di Jawa Tengah, itu kita analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pesisir, yang mengandung karbon biru yaitu mangrove dan lamun. Untuk lokasi di sini yang berpotensi, kalau kita analisis tahun lalu, itu kurang lebih ada 14 ribu sampai 17 ribu hektare yang bisa dikembangkan sebagai lokasi karbon birunya,” kata Amehr kepada media usai konsultasi penetapan lokasi karbon biru di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Semarang, Selasa (27/1/2026).
KKP telah memetakan tiga klaster lokasi karbon biru di Jawa Tengah yang mencakup 16 kabupaten dan kota, tersebar di wilayah Pantura Barat, Pantura Timur, serta pesisir selatan. Selain penanaman baru, KKP juga menyiapkan program rehabilitasi mangrove di kawasan yang telah mengalami degradasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku usaha.
Dengan luasan lahan yang telah dipetakan, KKP memperkirakan penanaman mangrove akan mencapai puluhan juta batang. Pada tahap awal, proyek ini akan dijalankan melalui skema percontohan atau pilot project.
“Target kami tahun ini sudah mulai pilot project-nya. Nanti kita diskusi dengan Pak Kabid, Pak Kadis, dan Badan Otorita, mana lokasi yang cocok untuk jadi pilot project. Sementara sih, kami targetkan di daerah Batang, Semarang, dan Demak,” ujar Amehr.
Menurut Amehr, penguatan ekosistem mangrove memiliki fungsi ganda, baik dari sisi lingkungan maupun perlindungan wilayah pesisir. Mangrove dinilai berperan penting dalam menahan abrasi dan mengurangi risiko banjir di kawasan Pantura Jawa Tengah.
“Ekosistem mangrove punya fungsi melindungi pesisir pantai dari abrasi. Nah, proyek karbon biru ini salah satunya adalah penanaman. Itu bisa melindungi pesisir Pantura Jawa, khususnya di Jawa Tengah, dari ancaman abrasi dan banjir,” katanya.
Selain manfaat ekologis, proyek karbon biru juga diproyeksikan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. Pengelolaan mangrove yang berkelanjutan membuka peluang pengembangan usaha berbasis perikanan dan produk turunan lainnya.
“Nanti dari jasanya, selama kita merawat ekosistem mangrove itu, jasa ekosistem mangrove yang bisa menyerap karbon, itu juga bisa kita klaim untuk bisa diperdagangkan,” ujar Amehr.
Secara nasional, luas hutan mangrove Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 3,5 juta hektare. Di Jawa Tengah, total luasan mangrove tercatat sekitar 31 ribu hektare, namun area yang memenuhi metodologi perdagangan karbon diperkirakan berada di kisaran 14 ribu hektare.
“Namun tentunya harus dipastikan clean and clear lahannya dulu. Makanya kita lakukan penetapan lokasi, setelah itu kita lakukan feasibility study,” kata Amehr.
