3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi siswa SMA/SMK swasta yang tidak mampu di Jawa Barat, dipastikan tidak dihapus. Namun, dialokasikan lewat skema berbeda.
“Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta, itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya,” tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Kamis (28/1/2026).
Pria yang biasa disapa KDM itu mengatakan, telah menganggarkan Rp218 miliar di APBD 2026 untuk beasiswa bagi siswa SMA/SMK swasta yang tidak mampu. Hal itu menunjukkan bahwa pihaknya tidak menghapus atau menghilangkan kebijakan BPMU.
Dalam skema BPMU, biasanya anggaran dari Pemprov Jabar diberikan melalui rekening pihak sekolah. Namun pada era kepemimpinannya, kebijakan itu diubah menjadi beasiswa langsung bagi warga tidak mampu.
“Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tuturnya.
Tak hanya itu, KDM juga memastikan pihaknya bukan hanya menanggung pembiayaan sekolah. Namun juga kebutuhan lain para siswa seperti baju seragam hingga sepatu gratis.
“Karena ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.
Sekda Jabar, Herman Suryatman, menambahkan, bantuan dari Pemprov Jabar untuk siswa sekolah swasta sudah aman teranggarkan di APBD 2026. “Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp 218 miliar. Fix di APBD Murni, bukan perubahan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, sebagai pengganti BPMU, Pemprov Jabar mengalokasikan beasiswa bagi siswa tidak mampu.
"Waktu itu kita sepakati, penggantinya adalah beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp180 miliar itu beasiswa operasional, untuk desil satu sampai empat, satu anaknya akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun. Tapi, itu beasiswa operasional,” katanya.
Pihaknya pun bakal memperjuangkan agar BPMU dapat kembali dianggarkan pada APBD tahun mendatang. ”Ke depan, kami akan kembali mendorong reaktivasi BPMU, itu perlu karena sebagian besar sekolah Swasta itu dalam kondisi tidak stabil dari sisi keuangan, makanya kami akan dorong di tahun depan," ucapnya.
